Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

PER 70/PJ/2007 tgl 9 April 2007

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
salihin



Sejak: 11 Apr 2007
Post: 2

PostDikirim: Rab Apr 11, 2007 5:06 am    Judul: PER 70/PJ/2007 tgl 9 April 2007 Balas dengan kutipan

Silahkan di download disini,

[url=krishand softwarewww.pajak.go.id/peraturan/terbaru/Per-70%20PPh%2023.pdf/attachment_download/file
]PER-70/PJ/2007[/url]
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
marvin



Sejak: 10 Apr 2007
Post: 1
Lokasi: Balige

PostDikirim: Kam Apr 12, 2007 7:12 am    Judul: Sebelum dan sesudah 9 April 2007 Balas dengan kutipan

Yang cukup membingungkan adalah berapa tarif PPh pasal 23 yg harus dipotong jika transaksi dilakukan sebelum 9 April 2007 sedangkan pembayaran dilakukan setelah 9 April 2007? Apakah basis 40% atau atau basis 30% (tentu saja untuk selanjutnya dikalikan 15%)? Jika saat terutang PPh psl 23 adalah saat pembayaran, bagaimana jika pembayaran dilakukan dengan giro?
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email
Devi Paramastuti



Sejak: 09 Jan 2007
Post: 37

PostDikirim: Kam Apr 12, 2007 8:57 am    Judul: Balas dengan kutipan

cash basis kan.....kalo tagihan tertanggal sebelum 9 April tp dibayarkannya setelah itu ya pake perdirjen-70 Very Happy
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
Devi Paramastuti



Sejak: 09 Jan 2007
Post: 37

PostDikirim: Kam Apr 12, 2007 9:43 am    Judul: Balas dengan kutipan

[quote]Jika saat terutang PPh psl 23 adalah saat pembayaran, bagaimana jika pembayaran dilakukan dengan giro?[/quote]

terima pembayaran dg giro? biasanya dibuatkan bukti/voucher penerimaan bank setelah BG/cek telah cair/masuk dlm rekening perusahaan (kl tidak lgs terima cash tp lgs masuk rekening) biasanya tercatat di rekening koran. Jadi, saat terutangnya ya sama dengan tanggal bukti penerimaan bank yg perusahaan bikin dong....artinya tercatat sbg pendapatan di kita pada saat pembuatan voucher.... Laughing
kira2 begitu.

Sekedar info aja. kalo di bank t4 perusahaan saya pake, kliring bisa langsung masuk/cair itu harus sblm jam 8.30 WIB setelah itu bisa cair/masuk besoknya.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
janggola



Sejak: 12 Apr 2007
Post: 30
Lokasi: Siantar

PostDikirim: Jum Apr 13, 2007 4:07 am    Judul: potensi problem Balas dengan kutipan

Sepertinya memang akan ada potensi masalah nih Twisted Evil
Perusahaan saya melakukan transaksi (misalkan Rp 100,000) pada tgl 5 Maret 2007 dimana kami menerima jasa dari perusahaan media.
Lantas siang jam 11 pagi tgl 5 April 2007, kami membayar dgn giro: tentu saja terlebih dahulu kami memotong sebesar 4,5% (tarif efektif 15% x 30%) sehingga angka yg tercantum di giro adalah Rp 93,500.
Lawan transaksi tentunya baru bisa mencairkan uangnya pada tanggal 10 Maret 2007 (soalnya hari Jumatnya Libur), dan mendapati bahwa penghasilan mereka dipotong sebesar 4,5% sementara tgl 9 April telah muncul peraturan bahwa kami hanya boleh memotong sebesar 1,5%. Nah, ini kan akan jadi potensi problem bagi hubungan bisnis kita, karena lawan transaksi pasti akan complain atas pemotongan ini.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Devi Paramastuti



Sejak: 09 Jan 2007
Post: 37

PostDikirim: Jum Apr 13, 2007 7:14 am    Judul: Balas dengan kutipan

Ups...Nampaknya ada kesalahan persepsi.

[quote]terima pembayaran dg giro? biasanya dibuatkan bukti/voucher penerimaan bank setelah BG/cek telah cair/masuk dlm rekening perusahaan (kl tidak lgs terima cash tp lgs masuk rekening) biasanya tercatat di rekening koran. Jadi, saat terutangnya ya sama dengan tanggal bukti penerimaan bank yg perusahaan bikin dong....artinya tercatat sbg pendapatan di kita pada saat pembuatan voucher....[/quote]

Sebenarnya gak ada masalah dengan masalah, tp bgmn kita menyikapi masalah itu hehe.....kalo cuman 100rb bayar pake cash aja kali ya....
Jadi gini aja, yang membuat bukti potong adl si pengguna jasa sbg pemotong pph23. Teknisnya seperti ini, tgl 5 April 07 kita bayar mengeluarkan cek tentunya dibuat bukti pengeluaran bank sejumlah 100rb-pph23 4,5% (pada tgl 5 berarti kita telah mengakui hutang pph 23, jd bukti potong nya tertanggal 5 April 2007). Jadi, tarifnya tetep pake 4,5% misalkan.
Sedangkan kalo dr sisi pemberi jasa, akan mnerima cek tgl 5 April 2007, pdhl tgl 10 baru cair sedangkan aturan 70 per 9 April 2007 berlaku. Itu berarti dr sisi pemberi jasa membuat penerimaan bank. Itu berarti pengakuan pendapatan dan uang muka pph 23 pada tanggal 10 April 2007 dengan menggunakan tarif perdirjen-178 bukan 70.

[quote]mendapati bahwa penghasilan mereka dipotong sebesar 4,5% sementara tgl 9 April telah muncul peraturan bahwa kami hanya boleh memotong sebesar 1,5%[/quote]
Sekedar info aja, kayaknya gak ada yg dipotong dari 4,5% jadi 1,5% ya? Kalo gak salah dr 3% jadi 1,5% (utk sewa kendaraan). Kalo ada, mungkin saya yang blm tahu.

Kira2 begitu, kalo ada kesalahan mohon saran.
Semoga bermanfaat.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
janggola



Sejak: 12 Apr 2007
Post: 30
Lokasi: Siantar

PostDikirim: Jum Apr 13, 2007 10:04 am    Judul: 4,5% jadi 1,5% Balas dengan kutipan

Itulah masalahnya,
Nilai transaksinya nilainya selalu MM an,
Oh ya perusahaan media dipotong Pph ps. 23 sebesar 1,5% efektif (dulunya 4,5%, dulu-dulunya lagi malah bukan objek pajak) hal ini karena Per 70 membuat positif list, Jadi bisa dibayangkan betapa mencak-mencaknya TV swasta Nasional atau Koran dan Majalah beroplah besar, ketika seluruh pelanggangnya memotong sebsar 4,5%, nilainya bisa mencapai Trilyunan hanya dalam 4 hari itu.Begitulah kira-kira.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Devi Paramastuti



Sejak: 09 Jan 2007
Post: 37

PostDikirim: Sen Apr 16, 2007 2:35 am    Judul: Balas dengan kutipan

....hmm....yuuk I see....
Seolah-olah merupakan strategi jitu dalam memperoleh pemasukan luar biasa dalam sekejap ya...Laughing
Yah...sebagai Warga Negara Indonesia yang baik kita harus taat pajak katanya, menyumbangkan dana buat negara gak ada salahnya...ikhlaskan saja. Sad
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
edisuryadi2005



Sejak: 26 Apr 2006
Post: 27
Lokasi: Jl. KH Dewantara, Ciputat,Tangerang

PostDikirim: Sen Mei 21, 2007 6:10 am    Judul: Per 70/PJ./2007 Balas dengan kutipan

Smile Kayaknya nggak masalah deh. Setahu saya prinsip yang dianut pajak khan ada dua yaitu cash basic dan accrual basic.
Kalau pemotongannya khan nggak ada masalah kita harus melihat dalam perjanjian antara kita dan klien, jika perjanjian itu dibuat sebelum 9 April dan pembayaran dilakukan sebelum tanggal tersebut maka kita harus menganut prinsip pemotongan dengan mengacu pada KEP 170/PJ./2002. Tetapi jika perjanjian dibuat sebemum tanggal 9 April dan pembayaran dilakukan setelah 9 April maka kita harus menganut prinsip pemotongan dengan Mengacu pada PER 70/PJ./2007.
Smile Khan kita selaku pemotong tidak ada masalah. Karena kita selaku pemotong hanya membuat bukti potong dan diberikan kepada klien.
Razz Bukti potong tersebut akan menjadi bukti pengkreditan mereka diakhir tahun.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Kunjungi situs pengirim Yahoo ID
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007