Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

28/PMK.03/2006 tentang jasa di bidang angkutan umum

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
moderator
Site Admin


Sejak: 26 Mei 2005
Post: 165

PostDikirim: Rab Apr 05, 2006 8:32 am    Judul: 28/PMK.03/2006 tentang jasa di bidang angkutan umum Balas dengan kutipan

No. Peraturan: 28/PMK.03/2006

Perihal : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
527/KMK.03/2003 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI
AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/2003
TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan kejelasan
mengenai jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai serta meningkatkan iklim
usaha dibidang angkutan umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di
Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;



Mengingat:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Republik Indone­sia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Kendaraan dan Pengemudi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan
Jasa Yang Tidak Dikenakan Pertambahan Nilai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4062);

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di
Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai;



M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/2003 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM
DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.



Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di
Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



"Pasal 1

Dalam Peraturan Meriteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri
dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan
untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan
untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek maupun tidak
dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar
kuning dan tulisan hitam.

Pengguna jasa adalah sebap orang dan/atau badan hukum yang
menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang.

Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Pengusaha Angkutan Umum adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang
melakukan usaha berupa penyediaan Jasa Angkutan orang dan atau
barang dengan kendaraan umum di jalan.

Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan
sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan
ataupun sedang bergerak di jalan rel.

Jasa Angkutan Kereta Api adalah jasa pemindahan orang dan atau
barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kereta
Api, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Kereta Api, dengan
dipungut bayaran.

Pengusaha Angkutan Kereta Api adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai
yang melakukan usaha berupa penyediaan Jasa Angkutan orang dan atau
barang dengan Kereta Api.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda,
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah
permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak
berpindah-pindah.

Jasa Angkutan Umum Di Laut adalah sebap kegiatan pemindahan orang
dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
Kapal, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu
perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan
dipungut bayaran.

Pengusaha Angkutan Laut adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang
melakukan usaha angkutan Laut.

Jasa Angkutan Umum Di Sungai dan Danau adalah setiap kegiatan
pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan
Sungai dan Danau, yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa,
anjir, kanal atau terusan, dengan dipungut bayaran.

Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau adalah Pengusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang‑Undang tentang Pajak
Pertambahan Nilai yang melakukan usaha angkutan sungai dan atau
danau.

Jasa Angkutan Umum Penyeberangan adalah jasa pemindahan orang dan
atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
Kapal, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan penyeberangan, yang
menghuhungkan jaringan jalan atau jaringan jalur Kereta Api yang
terputus karena adanya perairan, dengan dipungut bayaran.

Pengusaha Angkutan Penyeberangan adalah Pengusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak
Pertambahan Nilai yang melakukan usaha angkutan penyeberangan.



Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

(1)
Atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

(2)
Penyerahan jasa Angkutan Umum di darat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah penyerahan jasa Angkutan Umum di jalan dengan
menggunakan Kendaraan Angkutan Umum dan penyerahan jasa Angkutan
Kereta Api.

(3)
Penyerahan jasa Angkutan Umum di air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah penyerahan jasa Angkutan Umum di laut, penyerahan jasa
Angkutan Umum di sungai dan danau, dan penyerahan jasa Angkutan Umum
penyeberangan."




Ketentuan Pasal 3 dihapus.



"Pasal 3

Dihapus"



Pasal II



Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2006

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
FredVoltus



Sejak: 20 Jul 2007
Post: 5

PostDikirim: Kam Sep 13, 2007 9:03 am    Judul: Balas dengan kutipan

Moderator mau tanya nih, kalo jasa angkutan antar jemput karyawan bebas PPN gak? kondisi bus yang dipake berplat kuning. terima kasih .
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007