Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

Salah potong tarif antara PER 170 dengan PER 178

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 23/26
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
taxess



Sejak: 14 Jun 2007
Post: 3

PostDikirim: Sen Jul 16, 2007 6:25 am    Judul: Salah potong tarif antara PER 170 dengan PER 178 Balas dengan kutipan

Kasusnya sebagai berikut:
Invoice (jasa)dikeluarin bulan Desember 2006 (saat) itu berlaku per 170) kemudian pembayaran terjadi di Februari 2007 (saat itu berlaku per 178) ,
ketika dibyr di Februari yang dipotong adalah 6% bukan 4.5% (bukti potong juga Februari 2007), apakah hal ini melanggar aturan pajak? jika tetap diterima 6% sebagai kredit pajak, apakah ada kemungkinan ketika diaudit akan dikoreksi oleh fiskus menjadi 4.5%?
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Katro



Sejak: 03 Jul 2007
Post: 79
Lokasi: Malang

PostDikirim: Sen Jul 16, 2007 9:54 am    Judul: Balas dengan kutipan

Sumbang penjabaran...
Setuju sama Bpk/Ibu Taxess, bingung juga jadinya.

Tapi menurutku klo terlanjur dipotong 6% ya agak mustahil-lah u/ dikoreksi oleh fiskus jadi 4,5%....jadi kurang dong pajak yg disetor.
Entah klo disisi kredit pajaknya...bisa jadi dikoreksi. (ga konsisten bisa saja tho? Lha wong fiskusnya bisa juga berbeda pendapat)

Jadi pertanyaan saya juga adl tentang pemberlakuan PER 178 itu cut-off yg dimaksud adalah pemotongannya (cash basisnya) ato pencatatannya (accrual basisnya) juga ga jelas....?
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
mikodong



Sejak: 21 Feb 2007
Post: 54

PostDikirim: Sel Jul 17, 2007 3:09 am    Judul: Balas dengan kutipan

Mo nyumbang saran nih.
Mas Taxes... klu ikutin aturan sih dah benar dipotong 6% karna mengacu pada invoice Dec 2006(masih per 170), sekalipun invoicenya dibyarnya di tahun 2007, tp kok bukti potongnya tertanggal Feb2007(4.5%), saran saya sih mending minta dikoreksi/diganti tanggalnya jadi Dec 2006, kalo emang 6%, mgkn sipemotong ngak ngeh waktu bikin bukti potongnya.

Benar mas Katro:fiskusnya bisa juga berbeda pendapat.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Popy



Sejak: 21 Feb 2007
Post: 17
Lokasi: Slipi - JakBar

PostDikirim: Sel Jul 17, 2007 8:31 am    Judul: Balas dengan kutipan

dear rekan-2

Ak juga punya kasus yg sama tuhh,, invoice bulan Oktober dibayar Februari trus dipotong PPH psl-23 Tarifnya 6%,, tp bukti potongnya bulan Februari,,

Waktu itu ak sempet sih protes tp aku ga bisa berbuat bnyak krna dri pihak cust kekeh bgt,,, tidak mau merubah dengan alasan sudah sesuai prosedur....
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email
mikodong



Sejak: 21 Feb 2007
Post: 54

PostDikirim: Rab Jul 18, 2007 6:55 am    Judul: Balas dengan kutipan

Ya udah Popy... kmu ngak salah yg ptg kmu dah complain, brarti cust nya yg bermaslah.cust.kmu kekehnya ngawur.mustinya klu Feb2007 hrsnya 4.5% bukan 6% lgi.kamu tunjukin/copiin aja tarif yg terbaru 2007 ke cust.kmu biar dia liat gitu, kl tarifnya da brubah.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
slee



Sejak: 05 Apr 2007
Post: 36

PostDikirim: Kam Okt 04, 2007 8:21 am    Judul: Balas dengan kutipan

Rekan2 mungkin bisa lihat SE-05/PJ.03/2007 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pemasangan, Penyiaran Atau Penayangan Iklan Di Media Massa Dan/Atau Media Luar Ruang. Kira2 bunyinya sbb:

"dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
1. Penghasilan sehubungan dengan pemasangan, penyiaran atau penayangan iklan di media massa dan/atau media luar
ruang sejak 1 Januari sampai dengan 8 April 2007 adalah termasuk dalam kategori jenis jasa lain yang tercantum pada
Lampiran II Nomor Urut 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006.
2. Penghasilan atas pemasangan, penyiaran atau penayangan iklan di media massa dan/atau di media luar ruang sebelum 1
Januari 2007 tidak termasuk sebagai penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan demikian,
penghasilan atas pemasangan, penyiaran atau penayangan iklan di media massa dan/atau di media luar ruang sebelum 1
Januari 2007 yang pembayarannya dilakukan setelah 1 Januari 2007 tidak dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang
melakukan pembayaran.
3. Para Kepala Kantor Wilayah agar mengawasi pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas dan agar
melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak di lingkungan wilayah kerja masing-masing."

Semoga membantu
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 23/26 Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007