Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

Hubungan PPh 21 & DPLK

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 21
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
Jenny
Tamu





PostDikirim: Sel Okt 11, 2005 9:32 am    Judul: Hubungan PPh 21 & DPLK Balas dengan kutipan

Bagaimana cara perhitungan PPh 21 yang benar? Yang dinamakan penghasilan itu apa saja? Karena di perusahaan tempat saya bekerja penghasilan yang dikenakan pajak itu adalah Gaji Pokok + Uang Makan + Uang transport.
Dan jika saya ikut program DPLK (Dana Pensiun), apakah PPH Ps 21 itu berkurang? Dan bagaimana cara perhitungannya (dengan & tanpa DPLK).

Terima kasih.
Kembali Ke Atas
Tamu






PostDikirim: Sel Okt 11, 2005 9:34 am    Judul: Balas dengan kutipan

Cara perhitungan PPh Pasal 21 yang benar dapat Anda baca di Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ/2000 Tanggal 29 Desember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dijelaskan mengenai Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. royalti;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak.

Atas iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan merupakan pengurang penghasilan bruto bagi pegawai tersebut.

Cara perhitungan PPh Pasal 21 dapat Anda baca di Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ/2000.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Tanpa DPLK:
Abrar pegawai pada perusahaan PT Mahardika, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 1.000.000,00. PT Mahardika tidak mengikuti program Jamsostek.

Penghitungan PPh Pasal 21 Gaji sebulan Rp 1.000.000,00

Pengurangan
1. Biaya jabatan 5% x Rp 1.000.000,00 Rp 50.000,00
----------------------
Penghasilan neto sebulan Rp 950.000,00

Penghasilan neto setahun
12 x Rp 950.000,00 Rp 11.400.000,00

4. PTKP
Untuk Wajib Pajak sendiri Rp 2.880.000,00
Tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00
------------------------
Rp 4.320.000,00
----------------------
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 7.080.000,00

PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 7.080.000,00 = Rp 354.000,00

PPh Pasal 21 sebulan
Rp 354.000,00 : 12 = Rp 29.500,00

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 dengan DPLK:
Abrar pegawai pada perusahaan PT Mahardika, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 1.000.000,00. PT Mahardika mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Mahardika menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Abrar membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Mahardika juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Mahardika membayar iuran pensiun untuk Abrar ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 40.000,00, sedangkan Abrar membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 Gaji sebulan Rp 1.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 5.000,00
Premi Jaminan Kematian Rp 3.000,00
------------------------
Penghasilan bruto Rp 1.008.000,00

Pengurangan
1. Biaya jabatan 5% x Rp 1.008.000,00 Rp 50.400,00
2. Iuran Pensiun Rp 25.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 20.000.00
------------------------
Rp 95.400,00
----------------------
Penghasilan neto sebulan Rp 912.600,00

Penghasilan neto setahun
12 x Rp 912.600,00 Rp 10.951.200,00

4. PTKP
Untuk Wajib Pajak sendiri Rp 2.880.000,00
Tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00
------------------------
Rp 4.320.000,00
----------------------
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 6.631.200,00
Pembulatan Rp 6.631.000,00

PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 6.631.000,00 = Rp 331.550,00

PPh Pasal 21 sebulan
Rp 331.550,00 : 12 = Rp 27.629,00
Kembali Ke Atas
yuni
Tamu





PostDikirim: Sen Mei 29, 2006 8:27 am    Judul: Re: Hubungan PPh 21 & DPLK Balas dengan kutipan

[quote="Jenny"]Bagaimana cara perhitungan PPh 21 yang benar? Yang dinamakan penghasilan itu apa saja? Karena di perusahaan tempat saya bekerja penghasilan yang dikenakan pajak itu adalah Gaji Pokok + Uang Makan + Uang transport.
Dan jika saya ikut program DPLK (Dana Pensiun), apakah PPH Ps 21 itu berkurang? Dan bagaimana cara perhitungannya (dengan & tanpa DPLK).

Terima kasih.[/quote]
Kembali Ke Atas
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 21 Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007