Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

hai...para pakar....yth

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 23/26
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
EKO SUYONO



Sejak: 06 Mar 2008
Post: 7

PostDikirim: Sen Jul 21, 2008 2:57 am    Judul: hai...para pakar....yth Balas dengan kutipan

Sebagian dari perusahaan assosiasi saya sudah dibubarkan
dan ada akte notariatnya,untuk tahun 2007,per 30 April 2007 lalu
dengan bentuk hukumnya CV (Commanditer Vennotchop)

Saya sudah menyampaikan ke KPP setempat:

1.Surat Penghapusan NPWP dan PKP
2.Neraca dan R/L 31 des 2006 dengan kondisi Stock sudah 'zero' / Nol
kondisi RUGI

3.Neraca dan R/L 30 April 2007 saat moment akhir pembubaran
kondisi stock NOL juga dan Rugi

Terima kasih atas response rekan-rekan

4.Laporan eSPT PPN sudah terpenuhi dengan baik sampai laporan
SPT MASA april 2007
--SPM PPH Ps 21 Nihil
---SPM PPN Nihil
----SPM PPH Ps 25 Nihil

5.Sampai saat ini tidak dan belum ada prosedur pemeriksaan yg
dilakukan dari pihak fiscus / Kantor Pajak.

6.KPP setempat berpidah syste dari KPP biasa ke KPP Pratama

Pertanyaan:

1.Kapan berakhirnya masa pihak Kantor Pajak menghentikan dan
tidak memerlukan pemeriksaan sejak tanggal surat pengajukan
Penghapusan NPWP / NPKP ?,yg selama ini tidak ada responsif
dari fiscus?

2.Setelah Pengajuan permohonan dimaksud per 30 April 2007 include
melampirkan seluruh Neraca / RL berikut copy Akte Notarsi,
apakah masih ada kewjiban menyampaikan SPT Masa Mei 2007
sampai sekarang sebelum ada persetujuan penghapusan NPWP / NPKP
tsb dari fiscus?
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email
petrus19



Sejak: 09 Jan 2009
Post: 15
Lokasi: jakarta

PostDikirim: Rab Jan 14, 2009 3:14 am    Judul: Re: hai...para pakar....yth Balas dengan kutipan

[quote="EKO SUYONO"]Sebagian dari perusahaan assosiasi saya sudah dibubarkan
dan ada akte notariatnya,untuk tahun 2007,per 30 April 2007 lalu
dengan bentuk hukumnya CV (Commanditer Vennotchop)

Saya sudah menyampaikan ke KPP setempat:

1.Surat Penghapusan NPWP dan PKP
2.Neraca dan R/L 31 des 2006 dengan kondisi Stock sudah 'zero' / Nol
kondisi RUGI

3.Neraca dan R/L 30 April 2007 saat moment akhir pembubaran
kondisi stock NOL juga dan Rugi

Terima kasih atas response rekan-rekan

4.Laporan eSPT PPN sudah terpenuhi dengan baik sampai laporan
SPT MASA april 2007
--SPM PPH Ps 21 Nihil
---SPM PPN Nihil
----SPM PPH Ps 25 Nihil

5.Sampai saat ini tidak dan belum ada prosedur pemeriksaan yg
dilakukan dari pihak fiscus / Kantor Pajak.

6.KPP setempat berpidah syste dari KPP biasa ke KPP Pratama

Pertanyaan:

1.Kapan berakhirnya masa pihak Kantor Pajak menghentikan dan
tidak memerlukan pemeriksaan sejak tanggal surat pengajukan
Penghapusan NPWP / NPKP ?,yg selama ini tidak ada responsif
dari fiscus?

2.Setelah Pengajuan permohonan dimaksud per 30 April 2007 include
melampirkan seluruh Neraca / RL berikut copy Akte Notarsi,
apakah masih ada kewjiban menyampaikan SPT Masa Mei 2007
sampai sekarang sebelum ada persetujuan penghapusan NPWP / NPKP
tsb dari fiscus?[/quote]

Penjelasan atas pertanyaan Bapak Eko :
1. Bahwa walaupun perubahan bentuk KPP menjadi KPP Pratama tidak serta merta permohonan penghapusan NPWP/NPPKP yang bapak ajukan tidak diproses, seharusnya permohonan tersebut diproses lebih lanjut oleh KPP Pratama. Saran saya coba Bapak tanyakan kembali kepada KPP Pratama tempat CV tersebut terdaftar dengan membawa bukti penyampaian surat permohonan pencabutan NPWP/NPPKP karena kemungkinan karena adanya perubahan data maka file permohonan pencabutan NPWP/NPPKP yang pernah bapak ajukan hilang atau ketelingsut.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 UU PPh bahwa suatu badan usaha menjadi Wajib Pajak sejak didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sehingga sejak didirikan maka kewajiban pajak subjektif badan usaha tersebut sudah ada. Selanjutnya hapusnya kewajiban pajak subjektif atas badan usaha didirikan di Indonesia adalah sejak badan usaha tersebut dibubarkan atau tidak berkedudukan lagi di Indonesia. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas maka sejak Mei 2007 badan usaha tersebut tidak wajib lagi melaporkan kewajiban pajaknya karena sudah tidak memenuhi kewajiban pajak subjektif dan apabila karena tidak melaporkan kewajiban perpajakan sejak masa Mei 2007 diterbitkan denda atau sanksi dalam bentuk Surat Tagihan Pajak sejak untuk masa Mei 2007 dan selanjutnya maka STP tersebut harus batal demi hukum.

Demikian penjelasan yang dapat saya berikan semoga bermanfaat.

Regards


Petrus Tulus Simanullang
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 23/26 Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007