Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

konsep dasar / filosifi pemungut dan pemotong

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Aspek Perpajakan
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
putu_agus08



Sejak: 22 Nov 2008
Post: 67
Lokasi: dps-jpr-koe

PostDikirim: Sel Jan 13, 2009 5:34 am    Judul: konsep dasar / filosifi pemungut dan pemotong Balas dengan kutipan

cerita dikit ni pengalaman sebagai tukang pot/put...
awalnya prsh saya /bumn memungut pph psl 23 atas sewa mesin.nama dan npwp wp dlm ssp tercantum nama rekanan/pihak yg menyewakan mesin.setaon kemudian mereka komplen,karena nama en npwp nya salah,hrs nama pihak pot/put.jdi ga bisa dikreditkan.

pertanyaan saya konsep dasar dlm pencantuman nama en npwp WP dlm SSP atas pemungutan / pemotongan PPh 21,22,23,4(2),15,26 dan PPN bagaimana yah?ada diatur secara eksplisit perihal ini ga?

makasi buat gotong royongnya...he3x

SALAM DAMAI SELALU,
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
petrus19



Sejak: 09 Jan 2009
Post: 15
Lokasi: jakarta

PostDikirim: Sen Jan 19, 2009 10:04 am    Judul: Re: konsep dasar / filosifi pemungut dan pemotong Balas dengan kutipan

[quote="putu_agus08"]cerita dikit ni pengalaman sebagai tukang pot/put...
awalnya prsh saya /bumn memungut pph psl 23 atas sewa mesin.nama dan npwp wp dlm ssp tercantum nama rekanan/pihak yg menyewakan mesin.setaon kemudian mereka komplen,karena nama en npwp nya salah,hrs nama pihak pot/put.jdi ga bisa dikreditkan.

pertanyaan saya konsep dasar dlm pencantuman nama en npwp WP dlm SSP atas pemungutan / pemotongan PPh 21,22,23,4(2),15,26 dan PPN bagaimana yah?ada diatur secara eksplisit perihal ini ga?

makasi buat gotong royongnya...he3x

SALAM DAMAI SELALU,[/quote]

Pendapat saya :
Setiap wajib pajak khususnya Wajib Pajak Badan mempunyai kewajiban perpajakan sendiri dan kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh. Kewajiban perpajakan sendiri biasanya kewajiban PPh Pasal 25 sedangkan kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh biasanya PPh Pasal 21/22/23/4(2), 15, 26. Mungkin timbul suatu pertanyaan apa beda pemotongan dengan pemungutan.
Istilah "pemotongan" digunakan untuk menunjukkan objek yang dikenakan pemotongan tsb yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja yang mana adanya aliran penghasilan sehingga penghasilan yang diterima tersebut tidak utuh karena adanya pemotongan misalnya pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2).
Sedangkan terminologi "pemungutan" karena menunjuk pada suatu pengenaan pajak atas suatu potensi penghasilan yang terkandung dalam transaksi tersebut, misanya pemungutan PPh Pasal 22 atas impor bahan baku.
Kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh diatur di Pasal 15, 21, 22,23, 26, dan Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Setiap pemotongan atau pemungutan maka Wajib Pajak pemotong atau pemungut wajib menyetor PPh dengan menggunakan SSP dan mencantumkan nama dan npwp pemotong sedangkan kepada Wajib Pajak yang dipotong diterbitkan Bukti Pemotongan. Sepanjang pemotongan atau pemungutan PPh tidak bersifat final maka Bukti Pemotongan PPh yang diterima dapat dikredikan pada SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi Wajib Pajak yg dipotong.

Demikian penjelasan yang dapat saya berikan.

Best Regards...
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
putu_agus08



Sejak: 22 Nov 2008
Post: 67
Lokasi: dps-jpr-koe

PostDikirim: Kam Jan 22, 2009 1:02 am    Judul: Re: konsep dasar / filosifi pemungut dan pemotong Balas dengan kutipan

[quote="petrus19"][quote="putu_agus08"]cerita dikit ni pengalaman sebagai tukang pot/put...
awalnya prsh saya /bumn memungut pph psl 23 atas sewa mesin.nama dan npwp wp dlm ssp tercantum nama rekanan/pihak yg menyewakan mesin.setaon kemudian mereka komplen,karena nama en npwp nya salah,hrs nama pihak pot/put.jdi ga bisa dikreditkan.

pertanyaan saya konsep dasar dlm pencantuman nama en npwp WP dlm SSP atas pemungutan / pemotongan PPh 21,22,23,4(2),15,26 dan PPN bagaimana yah?ada diatur secara eksplisit perihal ini ga?

makasi buat gotong royongnya...he3x

SALAM DAMAI SELALU,[/quote]

Pendapat saya :
Setiap wajib pajak khususnya Wajib Pajak Badan mempunyai kewajiban perpajakan sendiri dan kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh. Kewajiban perpajakan sendiri biasanya kewajiban PPh Pasal 25 sedangkan kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh biasanya PPh Pasal 21/22/23/4(2), 15, 26. Mungkin timbul suatu pertanyaan apa beda pemotongan dengan pemungutan.
Istilah "pemotongan" digunakan untuk menunjukkan objek yang dikenakan pemotongan tsb yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja yang mana adanya aliran penghasilan sehingga penghasilan yang diterima tersebut tidak utuh karena adanya pemotongan misalnya pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2).
Sedangkan terminologi "pemungutan" karena menunjuk pada suatu pengenaan pajak atas suatu potensi penghasilan yang terkandung dalam transaksi tersebut, misanya pemungutan PPh Pasal 22 atas impor bahan baku.
Kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh diatur di Pasal 15, 21, 22,23, 26, dan Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Setiap pemotongan atau pemungutan maka Wajib Pajak pemotong atau pemungut wajib menyetor PPh dengan menggunakan SSP dan mencantumkan nama dan npwp pemotong sedangkan kepada Wajib Pajak yang dipotong diterbitkan Bukti Pemotongan. Sepanjang pemotongan atau pemungutan PPh tidak bersifat final maka Bukti Pemotongan PPh yang diterima dapat dikredikan pada SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi Wajib Pajak yg dipotong.

Demikian penjelasan yang dapat saya berikan.

Best Regards...[/quote]


terima kasih atas bantuannya...
jadi kenapa klo pungutan pph 22 saya cantumin atas nama rekanan/klien saya(pihak yg dipotong).tidak ada masalah (dari pihak fiskus dan kien) alias bisa dikreditkan?ken seharusnya (menurut pernyataan diatas) tercantum id pemotong...saya masih bingung (konsep dasar hukum tidak ada ya?)

terima kasih atas bantuannya...
SALAM DAMAI SELALU
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
burai



Sejak: 06 Jan 2010
Post: 1

PostDikirim: Sel Jan 12, 2010 9:06 am    Judul: Re: konsep dasar / filosifi pemungut dan pemotong Balas dengan kutipan

[quote="putu_agus08"][quote="petrus19"][quote="putu_agus08"]cerita dikit ni pengalaman sebagai tukang pot/put...
awalnya prsh saya /bumn memungut pph psl 23 atas sewa mesin.nama dan npwp wp dlm ssp tercantum nama rekanan/pihak yg menyewakan mesin.setaon kemudian mereka komplen,karena nama en npwp nya salah,hrs nama pihak pot/put.jdi ga bisa dikreditkan.

pertanyaan saya konsep dasar dlm pencantuman nama en npwp WP dlm SSP atas pemungutan / pemotongan PPh 21,22,23,4(2),15,26 dan PPN bagaimana yah?ada diatur secara eksplisit perihal ini ga?

makasi buat gotong royongnya...he3x

SALAM DAMAI SELALU,[/quote]

Pendapat saya :
Setiap wajib pajak khususnya Wajib Pajak Badan mempunyai kewajiban perpajakan sendiri dan kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh. Kewajiban perpajakan sendiri biasanya kewajiban PPh Pasal 25 sedangkan kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh biasanya PPh Pasal 21/22/23/4(2), 15, 26. Mungkin timbul suatu pertanyaan apa beda pemotongan dengan pemungutan.
Istilah "pemotongan" digunakan untuk menunjukkan objek yang dikenakan pemotongan tsb yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja yang mana adanya aliran penghasilan sehingga penghasilan yang diterima tersebut tidak utuh karena adanya pemotongan misalnya pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2).
Sedangkan terminologi "pemungutan" karena menunjuk pada suatu pengenaan pajak atas suatu potensi penghasilan yang terkandung dalam transaksi tersebut, misanya pemungutan PPh Pasal 22 atas impor bahan baku.
Kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh diatur di Pasal 15, 21, 22,23, 26, dan Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Setiap pemotongan atau pemungutan maka Wajib Pajak pemotong atau pemungut wajib menyetor PPh dengan menggunakan SSP dan mencantumkan nama dan npwp pemotong sedangkan kepada Wajib Pajak yang dipotong diterbitkan Bukti Pemotongan. Sepanjang pemotongan atau pemungutan PPh tidak bersifat final maka Bukti Pemotongan PPh yang diterima dapat dikredikan pada SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi Wajib Pajak yg dipotong.

Demikian penjelasan yang dapat saya berikan.

Best Regards...[/quote]


terima kasih atas bantuannya...
jadi kenapa klo pungutan pph 22 saya cantumin atas nama rekanan/klien saya(pihak yg dipotong).tidak ada masalah (dari pihak fiskus dan kien) alias bisa dikreditkan?ken seharusnya (menurut pernyataan diatas) tercantum id pemotong...saya masih bingung (konsep dasar hukum tidak ada ya?)

terima kasih atas bantuannya...
SALAM DAMAI SELALU[/quote]
urun rembuk
setahu saya klo pemotongan maka ssp atas nama pemotongnya, klo pemungut ssp atas nama rekanan dengan ditandatangani pemungut

CMIIW...
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Aspek Perpajakan Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007