Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

PPh 22 Bendaharawan

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Lain-Lain
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
dimiya



Sejak: 31 Ags 2007
Post: 5

PostDikirim: Sab Sep 01, 2007 1:36 am    Judul: PPh 22 Bendaharawan Balas dengan kutipan

salam kenal untuk rekan2 semuanya.........

saya adak kasus berikut ini :
sebuah perusahaan melakukan transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah,
setiap transaksi dipotong PPh 22 bendaharawan, pajak tsb ditanggung dan disetor oleh perusahaan dengan NPWP Bendaharawan tsb.
buki asli setoran pajak digunakan perusahaan sebagai bukti kas keluar.
selain itu terdapat situasi dimana perusahaan menggunakan NPWP perusahaan.

apakah perusahaan bisa mengkreditkan PPh 22 tsb ?
bagaiman sebenarnya sifat PPH 22 Bendaharawan ?

Mohon bantuan rekan2/ teman2 semuanya.
terima kasih.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
amel_files



Sejak: 18 Jul 2007
Post: 20
Lokasi: jakarta selatan

PostDikirim: Jum Sep 07, 2007 8:36 am    Judul: Balas dengan kutipan

setau saya, pph 22 mrpk kredit pajak di spt tahunan.
pada dsrnya, pph 22 mrpk withholding tax, jd hrs dipotong oleh wapu / wajib pungut, yaitu bendaharawan pemerintah dan kpkn / kantor perbendaharaan dan kas negara.
semoga membantu...
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
Adi W



Sejak: 22 Ags 2007
Post: 9
Lokasi: Jakarta

PostDikirim: Sen Sep 10, 2007 9:28 am    Judul: Balas dengan kutipan

Mohon Bantuannya,

Saya bekerja diperusahaan dagang dimana salah satu customer kami adalah BUMN/Lembaga Pemerintah.
Dalam tarnsaksi penjualannya sering kali kami dipotong PPh sebesar 1.5 % dari DPP, yang saya tanyakan PPh ini masuk kedalam PPh pasal berapa dan dengan Kode MAP & Kode Jenis Setoran berapa ? , karena SSP atas transaksi ini perusahaan kami yang buat sedangkan yang menyetor adalah BUMN/Lembaga tersebut.

Terimakasih
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
amel_files



Sejak: 18 Jul 2007
Post: 20
Lokasi: jakarta selatan

PostDikirim: Jum Sep 14, 2007 8:56 am    Judul: Balas dengan kutipan

to mr adi
itu termasuk PPh 22.
salah satu objek Pph 22 adalah penjualan barang kena pajak ke wapu dengan tarif 1.5%. yg dimaksud wapu [er thn 2007 adalah bendaharawan pemerintah dan kpkn, jd bumn uda bukan wapu lg. dan sistematika penyetoran yg sdr uraikan, saya rasa uda sesuai.
kode setoran dan map-nya 411122 / 100.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
empu_tantular



Sejak: 04 Apr 2008
Post: 35

PostDikirim: Sen Apr 07, 2008 8:24 am    Judul: Balas dengan kutipan

iya sepertinya PPh Pasal 22
PPh yang dipungut dan disetor oleh bendaharawan.
WAPUnya Bendaharawan negara/daerah satker, KPPN (dulu KPKN), trus masih ada beberapa BUMN dan BI yang ditunjuk oleh Departemen keuangan (dhi DJP) sebagai pemungut PPh 22.
Contoh: Garuda Indonesia......
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email
empu_tantular



Sejak: 04 Apr 2008
Post: 35

PostDikirim: Sen Apr 07, 2008 8:30 am    Judul: Balas dengan kutipan

wah itu agak mencurigakan pak....
Harusnya PPh 22 Bendaharawan itu dipungut dan disetor dari APBN/APBD atas pembayaran oleh APBN/APBD.
Misal perusahaan bapak punya tagihan 100 ke negara atas pengadaan barang X.
perusahaan menagih 100, tetapi nanti dibayar oleh bendaharawan 98,5 (1,5 dipungut), nanti anda harus dapat SSP/bukti pungutnya.......
kalo anda yg setor wah curiga tuh, yg pertama apakah anda dibayar penuh 100 atau sudah dipungut......jadi 98,5
jadi kalo sudah dipungut trus anda yg suruh bayarin pajaknya, kemana yg 1,5 ?????????????????????????
makanya pak perlu ditanyakan lagi............
kalo masalah kredit pajak asal sah dan telah dibayar (syarat administrasi OK) semoga bisa dikreditkan!!!

Regards,


(Empu)
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email
hgr-dhn



Sejak: 11 Desc 2007
Post: 9
Lokasi: Bandung-Tangerang

PostDikirim: Sel Apr 08, 2008 5:38 pm    Judul: Balas dengan kutipan

waduh hati2 membedakan wapu PPh dan PPN , yang BUMN bukan wapu itu buat PPN. jangan sampai tertukar.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
empu_tantular



Sejak: 04 Apr 2008
Post: 35

PostDikirim: Rab Apr 16, 2008 9:53 am    Judul: Balas dengan kutipan

itu masalah istilah OM
dulu dalam UU PPH tahun 1983
pasal 22 itu istilahnya dipungutkan...
makanya kalo dipungut itu yg memungut kan bendaharawan negara atau KPKN ya ga????
memang rancu dengan istilah WAPU untuk PPN yang sekarang tinggal beberapa seperti bendaharawan dan KPPN serta beberapa BUMN,
catatan beberapa BUMN masih ada sebagai WAPU sepertinya???

Regards,

(empu)
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email
taxman



Sejak: 06 Desc 2007
Post: 11
Lokasi: Jakarta

PostDikirim: Sel Jul 08, 2008 6:55 am    Judul: Balas dengan kutipan

pph pasal 22 yang dipotong oleh bendahara, ssp dibuat atas nama dan npwp penjual namun ditanda tangani dan disetor oleh bendahara, lembar 1 diberikan kepada penjual sbg bukti potong, [u]pertanyaan: [/u]bila sudah dipotong pph 22 oleh bendahara pemerintah, apakah masih juga dipotong pph psl 23 bila ada transaksi yang berhubungan dengan jasa?
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email
putu_agus08



Sejak: 22 Nov 2008
Post: 67
Lokasi: dps-jpr-koe

PostDikirim: Sel Jan 13, 2009 5:27 am    Judul: Balas dengan kutipan

[quote="taxman"]pph pasal 22 yang dipotong oleh bendahara, ssp dibuat atas nama dan npwp penjual namun ditanda tangani dan disetor oleh bendahara, lembar 1 diberikan kepada penjual sbg bukti potong, [u]pertanyaan: [/u]bila sudah dipotong pph 22 oleh bendahara pemerintah, apakah masih juga dipotong pph psl 23 bila ada transaksi yang berhubungan dengan jasa?[/quote]

masih...karena bumn dan bendaharawan msh status sbgai pemungut pph 22/23...
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Yahoo ID
adung



Sejak: 13 Nov 2008
Post: 28
Lokasi: Semarang

PostDikirim: Sen Feb 02, 2009 1:45 am    Judul: Nambahin aja.... Balas dengan kutipan

[quote="taxman"]pph pasal 22 yang dipotong oleh bendahara, ssp dibuat atas nama dan npwp penjual namun ditanda tangani dan disetor oleh bendahara, lembar 1 diberikan kepada penjual sbg bukti potong, [u]pertanyaan: [/u]bila sudah dipotong pph 22 oleh bendahara pemerintah, apakah masih juga dipotong pph psl 23 bila ada transaksi yang berhubungan dengan jasa?[/quote]

Apabila transaksi sehubungan dengan jasa maka hanya dipotong PPh Pasal 23 aja tanpa PPh Pasal 22.
Pastikan bahwa SSP Pasal 22 atas nama penjual karena nanti pas waktu pengkreditan di SPT Tahunan apabila atas nama bendahara harus dilakukan Pemindahbukuan terlebih dahulu.
Sedangkan transaksi yang dipotong PPh Pasal 23, penjual mendapat bukti potong karena SSP disetor atas nama bendahara.
Transaksi yang dipungut PPN oleh bendahara hanya transaksi di atas Rp1jt...
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Mahmudah



Sejak: 02 Desc 2009
Post: 2
Lokasi: Surabaya

PostDikirim: Sel Okt 12, 2010 3:10 am    Judul: Balas dengan kutipan

kalau skrg departemen perkebunan membeli sebidang tanah kpd org pribadi?itu dikenakan pph 22?trus tanah tersebut disewakan pada perusahaan unt dikelola?bagaimana perlakuan pajaknya
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Lain-Lain Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007