Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

SE-19/PJ./2 - Penataan Ulang Fungsi Pemeriksaan Pajak

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
moderator
Site Admin


Sejak: 26 Mei 2005
Post: 165

PostDikirim: Sen Okt 02, 2006 2:10 am    Judul: SE-19/PJ./2 - Penataan Ulang Fungsi Pemeriksaan Pajak Balas dengan kutipan

Surat Edaran

Nomor : SE-19/PJ./2006 12 September 2006
Hal : Penataan Ulang Fungsi Pemeriksaan Pajak

Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
5. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak;
Seluruh Indonesia

Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan dan tugas pokok organisasi Direktorat Jenderal Pajak, maka dipandang perlu untuk segera melakukan penataan kembali fungsi pemeriksaan sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif, efisien dan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak secara luas.

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian penting dan bersifat strategis dalam penataan fungsi pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:
1. Pemeriksaan pajak yang dilakukan Unit PeIaksana Pemeriksa Pajak (UP3), akan dilaksanakan sepenuhnya oleh tenaga fungsional pemeriksa pajak yang telah dididik dan dilatih secara profesional sebagai pemeriksa pajak.

2. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, untuk Kantor Pelayanan Pajak akan diberlakukan masa transisi selama 6 bulan kedepan guna mengalihkan pemeriksaan yang selama ini dilakukan tenaga struktural kepada tenaga fungsional pemeriksa pajak. Untuk itu dalam waktu dekat akan diadakan penerimaan pegawai yang akan dididik dan dilatih sebagai tenaga fungsional pemeriksa pajak.

3. Untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio) dan mencapai ratio 5%, selain dengan menambah tenaga fungsional pemeriksa pajak juga akan ditataulang kebijakan pemeriksaan yang lebih menekankan kriteria seleksi dengan lebih memperhatikan jenis industri dan tingkat risiko.

4. Untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, Pedoman Pemeriksaaan dan Pedoman Teknis Pemeriksaan yang mutakhir akan diterbitkan. Selain itu akan ditataulang mekanisme penelaahan hasil pemeriksaan yang selama ini terpusat di Kantor Pusat (Direktorat P4).

Demikian untuk diperhatikan.


Direktur Jenderal,
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098


Tembusan Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007