Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
moderator
Site Admin


Sejak: 26 Mei 2005
Post: 165

PostDikirim: Sab Jan 13, 2007 3:59 pm    Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Balas dengan kutipan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2007



TENTANG



FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL

DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU

DI DAERAH - DAERAH TERTENTU



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang :



a. bahwa investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam

negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan

pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-

daerah tertentu.

b. bahwa berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000,

kepada Wajib Pajak penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah

tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan untuk Penanaman

Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu sudah tidak sesuai lagi

dengan tuntutan dan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di

Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;



Mengingat :



1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3984);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);



MEMUTUSKAN :



Menetapkan :



PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-

BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH - DAERAH TERTENTU.





Pasal 1



Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan

untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang

telah ada.

2. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)

tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai untuk dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam

operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

3. Perluasan dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas,

kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah dan produksi perusahaan.

4. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat

prioritas tinggi dalam skala nasional.

5. Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak

dikembangkan.





Pasal 2



(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan

penanaman modal pada :

a. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah

ini; atau

b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran II Peraturan Pemerintah ini,

dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. pengurangan penghasilan net sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal,

dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

______________________________________________________________________________



Tarif Penyusutan dan

Kelompok Aktiva Tetap Masa Manfaat Amortisasi Berdasarkan Metode

Berwujud Menjadi _____________________________



Garis Lurus Saldo Menurun



______________________________________________________________________________



I. Bukan Bangunan :

Kelompok I 2 tahun 50% 100% (dibebankan

sekaligus)

Kelompok II 4 tahun 25% 50%

Kelompok III 8 tahun 12,5% 25%

Kelompok IV 10 tahun 10% 20%



II. Bangunan :

Permanen 10 tahun 10% -

Tidak Permanen 5 tahun 20% -

______________________________________________________________________________

c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar

Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;dan

d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)

tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan

industri dan kawasan berikat;

2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima

ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun

berturut-turut;

3) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/

pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi

usaha paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah);

4) tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan

di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau

efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari

investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau

5) tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil

produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)

sejak tahun ke 4 (empat).

(3) Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah

mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.





Pasal 3



Wajib Pajak yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebelum lewat jangka

waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh :

a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas;

atau

b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap

yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.





Pasal 4



Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, maka :

a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;

b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku; dan

c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.





Pasal 5



(1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dikenakan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama

1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang

dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.





Pasal 6



Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan

Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.





Pasal 7



Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.





Pasal 8



Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau Di Daerah-

Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 9



Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.









Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



ttd.



DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AD INTERIM



ttd.



YUSRIL IHZA MAHENDRA















LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 1















PENJELASAN

ATAS



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2007



TENTANG



FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL

DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU

DI DAERAH - DAERAH TERTENTU



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,





I. UMUM



Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan

pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, mendorong penanaman modal asing

dan penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu,

kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal atau perluasan modal di bidang-bidang usaha

tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.



II. PASAL DEMI PASAL



Pasal 1



Cukup jelas.



Pasal 2



Ayat (1)



Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini hanya

dapat diberikan kepada Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi

yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.



Penanaman modal pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran

I dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sedangkan penanaman modal pada

bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II harus dilakukan di

daerah yang ditetapkan di Lampiran II tersebut.



Ayat (2)



Huruf a



Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan selama 6 (enam) tahun

terhitung sejak tahun dimulainya produksi komersial, yaitu setiap tahunnya

sebesar 5% (lima persen) dari jumlah investasi berupa perolehan aktiva tetap

berwujud termasuk tanah untuk kegiatan utama usaha.





Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam hal mendapat

keuntungan usaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat

kerugian usaha).





Contoh :



PT ABC melakukan penanaman modal sebesar Rp. 100.000.000.000

berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin.

Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan

neto (investment allowance) sebesar 5% x Rp. 100.000.000.000 =

Rp 5.000.000.000 setiap tahunnya, selama 6 (enam) tahun yang

dimulai sejak tahun pemberian fasilitas.



Huruf b



Fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat diberikan untuk aktiva

tetap yang diperoleh dan digunakan dalam rangka penanaman modal.



Huruf c



Misalnya investor dari negara X memperoleh dividen dari Wajib Pajak badan

dalam negeri yang telah ditetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan

Peraturan Pemerintah ini.

Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara belum memiliki

Persetujuan Penghindar Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Republik

Indonesia, atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P3B

dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk

Wajib Pajak Luar Negeri 10% (sepuluh persen) atau lebih, maka atas dividen

tersebut hanya dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10%

(sepuluh persen). Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukan

di suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik

Indonesia dengan tarif pajak dividen tersebut dikenakan Pajak Penghasilan

di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam P3B tersebut.



Huruf d



Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan keuntungan dalam 5

(lima) tahun berikutnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang

Pajak Penghasilan, dalam rangka penanaman modal yang diberikan fasilitas

kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama yakni dalam hal dipenuhinya

persyaratan/kriteria sebagai berikut :

1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang

usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf a dilakukan di kawasan industri dan

kawasan berikat;

2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-

kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga

kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun

berturut-turut. Tenaga kerja Indonesia

adalah tenaga kerja pada semua tingkat;

3) tambahan 1 tahun : apabila melakukan investasi/pengeluaran

untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di

lokasi usaha paling sedikit sebesar

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah);

4) tambahan 1 tahun : apabila dalam rentang waktu 5 (lima) tahun

pajak, mengeluarkan biaya penelitian dan

pengembangan yang dilakukan di dalam

negeri dalam rangka pengembangan produk

atau efisiensi produksi paling sedikit 5%

(lima persen) dari jumlah investasi.

5) tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau

komponen hasil produksi dalam negeri

paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)

sejak tahun ke 4 (empat)



Ayat (3)



Cukup Jelas.



Pasal 3



Cukup jelas.



Pasal 4



Cukup jelas.



Pasal 5



Cukup jelas.



Pasal 6



Cukup jelas.



Pasal 7



Cukup jelas.



Pasal 8


Cukup jelas.



Pasal 9


Cukup jelas.





TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4675
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007