Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

urgent --> mohon bantuan

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Aspek Perpajakan
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
b_190_yo



Sejak: 10 Feb 2007
Post: 8

PostDikirim: Sab Feb 10, 2007 6:40 am    Judul: urgent --> mohon bantuan Balas dengan kutipan

dear teman-teman di forum
Saya mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan. saya mau meminta pertolongan kepada semua teman yang ada di forum untuk membantu saya dalam memecahkan suatu kasus menyangkut perpajakan. Kasus tersebut demikian:

PT.ABC melakukan dua bentuk usaha:
1. Pelayanan navigasi penerbangan (air traffic service) untuk internasional dan domestik
2. Pelayana jasa kebandarudaraan (airport service) yang terdiri atas:
a. penempatan dan penyimpanan atas pesawat udara
b. parkir kendaraan, sewa ruangan tanah, sewa reklame
Untuk meningkatkan pelayanan check in penumpang PT.ABC mengadakan fasilitas CUTE (Common Use Terminal Equipment) dann bekerja sama dengan PT.DEF.
Yang diminta adalah saya harus meneliti dan menganalisa kewajiban-kewajiban perpajakan PT.ABC berdasarkan dokumen dan peraturan yang ada?

saya mohon teman-teman dapat membalas email saya ini secepatnya karena saya sangat membutuhkan pertolongan teman-teman sampai hari senin tanggal 12 Februari 2007, karena batas waktu pengumpulan tugas ini adalah selasa tanggal 13 Februari 2007.

thank you.. Sad
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
muhammad.ardi



Sejak: 10 Feb 2007
Post: 9
Lokasi: Jakarta Barat

PostDikirim: Sab Feb 10, 2007 3:48 pm    Judul: Balas dengan kutipan

Kalo menurut gue sich, kewajiban perpajakan PT. ABC adalah :
1. Kewajiban Memungut PPN atas Jasa Angkutan Udara, tapi lihat dulu apa PT. ABC ini termasuk PKP buka ??? (Lihat Omsetnya minimal sebesar 600 juta per 1 tahun pajak), aturannya ada di Pasal 4 UUD PPN
2. Kewajiban memotong PPh 23 atas Jasa Sewa Ruangan, Jasa Penempatan dan Penyimpanan atas Pesawat Udara, aturannya ada di PER-178/PJ/2006
Mungkin ada yang mau nambah'in ???
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
saitoni



Sejak: 29 Jan 2007
Post: 120

PostDikirim: Sen Feb 12, 2007 1:38 am    Judul: Balas dengan kutipan

25/29, 21, 23, 4(2), PPN, PBB dan BPHTB Rolling Eyes
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
agustinne (chang mei li)



Sejak: 17 Jan 2007
Post: 58
Lokasi: jakarta

PostDikirim: Sen Feb 19, 2007 1:35 am    Judul: numpang nanya donk? Balas dengan kutipan

ehm bukannya untuk bentuk badan usaha PT batas untuk dikukuhkan menjadi pkp adalah 360 jt?? dan kewajiban memotong ppn nya adalah sebesar 10% dari nilai dpp??(menggunakan tarif khusus)??
thnx
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
saitoni



Sejak: 29 Jan 2007
Post: 120

PostDikirim: Sen Feb 19, 2007 1:54 am    Judul: Re: numpang nanya donk? Balas dengan kutipan

[quote="agustinne (chang mei li)"]ehm bukannya untuk bentuk badan usaha PT batas untuk dikukuhkan menjadi pkp adalah 360 jt?? dan kewajiban memotong ppn nya adalah sebesar 10% dari nilai dpp??(menggunakan tarif khusus)??
thnx[/quote]

360 juta?
hmmm begini meili... itu batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai menurut kmk 552/kmk.04/2000
Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan :

1. Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
2. Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah); atau
3. Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, dengan jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto tidak lebih dari :
a. Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) jika peredaran Barang Kena Pajak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto; atau
b. Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) jika penerimaan Jasa Kena Pajak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto.

kmk 552 itu sudah direvisi dengan kmk 571/kmk.03/2003

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, dengan menambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Aspek Perpajakan Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007