Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

Perhitungan PPh. 21 PNS Dipekerjakan

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 21
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
Ndayounie



Sejak: 21 Feb 2007
Post: 8

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 4:52 am    Judul: Perhitungan PPh. 21 PNS Dipekerjakan Balas dengan kutipan

[color=blue]Selamat Siang Semuanya ....

Saya bekerja di salah satu BUMN yang karyawannya diantaranya ada yang berstatus PNS DPK (Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan).

Saya mempunyai kesulitan dalam perhitungan PPh. 21 untuk pegawai tsb.

sebagai informasi pegawai tersebut itu mendapatkan 2 kali penghasilan... yaitu dari perusahaan dan dari pemda tempat dia berasal.
dari pemda tersebut penghasilannya sudah di potong pph21-nya.

yang mau saya tanyakan :
1. Bagaimana cara menghitung PPh. 21 untuk penghasilan diadi perusahaan ?

2. apa dasar hukum yang harus saya pakai untuk perhitungan pph.21 dimaksud ?

mohon bantuannya dari rekan2 semua ....

Terimakasih sebelumnya .... [/color]
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
saitoni



Sejak: 29 Jan 2007
Post: 120

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 5:09 am    Judul: Balas dengan kutipan

1. penghitungan pph 21 untuk penghasilan dia di perusahaan ndayounie, tetap dengan penghitungan pph 21 seperti karyawan biasanya. tetap dari penghasilan yang dia terima dari perusahaan ndayounie. ga ada masalah untuk itu. tokh penghitungan pph 21 dia sebagai pns udah dilakukan unit kerjanya, karena yang membayarkan penghasilan itu bukan perusahaan ndayounie tapi pemerintah.

yang jadi masalah bukan bagi perusahaan ibu, tapi bagi dia sebagai orang pribadi saat menghitung pph 25/29 nya nanti. dia melaporkan penghasilan dari 2pemberi kerja pada sptnya, itu artinya ptkp nya hanya dihitung satu, bukan 2 ptkp.

2. karena mekanisme penghitungannya seperti biasa, ya dasar hukumnya tetap UU PPh Pasal 21 dan aturan pendukungnya yang berlaku untuk tahun pajak penghitungan pph 21 tersebut.

CMIIW
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
saitoni



Sejak: 29 Jan 2007
Post: 120

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 5:22 am    Judul: Balas dengan kutipan

bonus deh.. hehe

Pasal 21
(1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka
pensiun;
d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli
yang melakukan pekerjaan bebas;
e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.
(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi
dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan
Penghasilan Tidak Kena Pajak.
(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto
setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan (KMK-447/KMK.03/2002).
(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah (PP-149/2000).
(6) dihapus.
(7) dihapus.
(Cool Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa
atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Orang Pribadi: KEP-545/PJ.2000, Ralat PPh DTP: KMK-
486/KMK.03/2003).
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Ndayounie



Sejak: 21 Feb 2007
Post: 8

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 5:32 am    Judul: Balas dengan kutipan

[color=darkblue]permasalahannya ....

THP yang diterima PNS DPK tersebut adalah ... gaji yang diberikan perusahaan kami dikurangi penghasilan yang dia dapat dari Pemda ... jadi yang perusahaan kami bayar adalah selisihnya saja ...

sedangkan Pemda-nya sendiri belum pernah menerbitkan 1721 A2 dan pelaporan SPT pegawai tersebut hanya dari perusahaan kami (1721 A1) ...

justru yang saya takutkan adalah Double PTKP itu ...
untuk menghindarinya ... maka saat ini obyek Pph. 21 pegawai tsb adalah penghasilan bruto sebelum dikurangi penghasilan dia di pemda ...

apakah yang saya lakukan ini sudah benar?
[/color]
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
saitoni



Sejak: 29 Jan 2007
Post: 120

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 5:55 am    Judul: Balas dengan kutipan

[quote]Saya bekerja di salah satu [b]BUMN[/b] yang karyawannya diantaranya ada yang berstatus PNS DPK (Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan).[/quote]

untuk lebih jelasnya mengenai benar tidaknya langkah yang dilakukan, juga legallisasi atas langkah itu. hubungi saja account representative di kpp tempat perusahaan terdaftar, untuk bumn kalo gak salah KPP Perusahaan Negara dan Daerah (BUMN). di kalibata.


(dah kusut) Laughing
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Ndayounie



Sejak: 21 Feb 2007
Post: 8

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 6:14 am    Judul: Balas dengan kutipan

[quote="saitoni"]
untuk lebih jelasnya mengenai benar tidaknya langkah yang dilakukan, juga legallisasi atas langkah itu. hubungi saja account representative di kpp tempat perusahaan terdaftar, untuk bumn kalo gak salah KPP Perusahaan Negara dan Daerah (BUMN). di kalibata.


(dah kusut) Laughing[/quote]

[color=blue]Saya pernah coba kesana .... bahkan ke 2 KPP lain ...
dan pada saat saya ikut seminarpun sering hal ini kemukakan ...
tapi jawabannya kurang memuaskan .... dan terus terang sampai saat ini saya masih ragu ....

barangkali ada teman2 lain yang mempunyai kasus yang sama dengan saya ... please dunk ... share disini ...
[/color]
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
Devi Paramastuti



Sejak: 09 Jan 2007
Post: 37

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 6:48 am    Judul: Balas dengan kutipan

kebetulan di perusahaan saya bekerja (BUMN1) juga ada beberapa karyawan (BUMN2) yg statusnya DPK atau istilah di sini pegawai perbantuan. Cuma bedanya dengan perusahaan Ndayounie, ybs hanya menerima gaji dari perusahan kami otomatis dengan perhit. pph 21 nya, tapi untuk dana pensiun dll diperhitungkan/ditanggung oleh perush. BUMN2. Menurut saya, perhitungan pph 21 di perush. Ndayounie sifatnya final aja (lebih cenderung ke honorarium) status pegawainya kan sebagai PNS? di perusahaan Ndayounie hanya perbantuan kan?

cara perhitungan ada di PER_15_PJ_2006 :
krishand softwarewww.pajak.go.id/artikel/per-15-ex545/


Terakhir diubah oleh Devi Paramastuti tanggal Rab Feb 21, 2007 7:14 am, total 1 kali diubah
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
saitoni



Sejak: 29 Jan 2007
Post: 120

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 6:52 am    Judul: Balas dengan kutipan

yang bikin kusut itu begini..

bendaharawan pemda itu adalah pemotong atas penghasilan yang dia bayarkan ke pegawai tersebut, jadi gak mungkin kalo gak dipotong dan dipungut serta gak dibuatkan 1721A2 nya. karena bendahawan pemda itu punya kewajiban, atas penghasilan yang dia bayarkan itu.

yang kedua, kenapa penghasilan yang dibayarkan bumn itu dikurangi dulu penghasilan dari pemda? saya masih gak ngerti banget nih... kenapa ada penghasilan dikurangi penghasilan, dan selisihnya di bayarkan ke pegawai?

semoga ada rekan2 berkasus sama yang bisa memecahkan masalah ini..

mengenai KPP Perusahaan Negara dan Daerah (BUMN), coba hubungi lagi kantor pajak itu, dan tanya account representative (ar) atas bumn tempat ndayounie kerja siapa? dia seharusnya yang jawab pertanyaan ini.

kalo masih gak memuaskan/jelas juga, buat surat aja ke direktur jenderal pajak dan tanyakan permasalahan perusahaan soal perlakuan atas karyawan tersebut. siapa tau ntar jadi dasar hukum untuk kasus serupa Smile
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Ndayounie



Sejak: 21 Feb 2007
Post: 8

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 7:11 am    Judul: Balas dengan kutipan

[quote="Devi Paramastuti"]kebetulan di perusahaan saya bekerja (BUMN1) juga ada beberapa karyawan (BUMN2) yg statusnya DPK atau istilah di sini pegawai perbantuan. Cuma bedanya dengan perusahaan Ndayounie, ybs hanya menerima gaji dari perusahan kami otomatis dengan perhit. pph 21 nya, tapi untuk dana pensiun dll diperhitungkan/ditanggung oleh perush. BUMN2. [/quote]

[color=blue]FYI .... status pegawai di kantor gw itu ada 3 ...
1. PNS Diperbantukan
2. PNS Dipekerjakan
3. Pegawai BUMN murni

jadi ... DPK yang dimaksud di perusahaan [b]Devi[/b] ... kalo ditempat gw itu namannya PNS Diperbantukan .... tapi perhitungannya PPh. 21-nya gak masalah ... karena hanya mendapatkan 1 sumber penghasilan .... (di pemda-nya dia tidak menerima penghasilan) ... sama persis dengan DPK-nya Devi ...[/color]

[quote="Devi Paramastuti"]Menurut saya, perhitungan pph 21 di perush. Ndayounie sifatnya final aja (lebih cenderung ke honorarium).[/quote]

[color=blue]kalo ini menurut gw gak mungkin ... karena status mereka adalah pegawai tetap .... jadi harus diperhitungkan PTKP-nya ...[/color]
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
Devi Paramastuti



Sejak: 09 Jan 2007
Post: 37

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 7:23 am    Judul: Balas dengan kutipan

O gitu...
PNS dipekerjakan itu memang pake SK di perusahaan Ndayounie, tapi bukan Sk pengangkatan sbg pegawai tetap tapi SK penugasan aja kali ya...?
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
Ndayounie



Sejak: 21 Feb 2007
Post: 8

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 7:33 am    Judul: Balas dengan kutipan

[quote="saitoni"]yang bikin kusut itu begini..

bendaharawan pemda itu adalah pemotong atas penghasilan yang dia bayarkan ke pegawai tersebut, jadi gak mungkin kalo gak dipotong dan dipungut serta gak dibuatkan 1721A2 nya. karena bendahawan pemda itu punya kewajiban, atas penghasilan yang dia bayarkan itu.[/quote]

[color=blue]seharusnya emang begitu ... tapi setiap gw minta ke pemda-nya ... jawaban mereka saling lempar gitu deh ... harus kesanalan ... kesinilah ... sampe2 desperate gw ... [/color]

[quote="saitoni"]yang kedua, kenapa penghasilan yang dibayarkan bumn itu dikurangi dulu penghasilan dari pemda? saya masih gak ngerti banget nih... kenapa ada penghasilan dikurangi penghasilan, dan selisihnya di bayarkan ke pegawai?[/quote]

[color=blue]Peraturan penggajian di perusahaan gw adalah :
THP PNS DPK = Gaji Bruto - Penghasilan yg telah diterima dr Pemda
[/color]

[quote="saitoni"]semoga ada rekan2 berkasus sama yang bisa memecahkan masalah ini..[/quote]

Amin ... mudah2an ... sy berharap banget neh ...

[quote="saitoni"]mengenai KPP Perusahaan Negara dan Daerah (BUMN), coba hubungi lagi kantor pajak itu, dan tanya account representative (ar) atas bumn tempat ndayounie kerja siapa? dia seharusnya yang jawab pertanyaan ini.

kalo masih gak memuaskan/jelas juga, buat surat aja ke direktur jenderal pajak dan tanyakan permasalahan perusahaan soal perlakuan atas karyawan tersebut. siapa tau ntar jadi dasar hukum untuk kasus serupa Smile[/quote]

[color=blue]mungkin itu langkah final yg akan gw lakukan ...
anyway .... thank's yaa atas masukannya [/color]
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
Ndayounie



Sejak: 21 Feb 2007
Post: 8

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 7:44 am    Judul: Balas dengan kutipan

[quote="Devi Paramastuti"]O gitu...
PNS dipekerjakan itu memang pake SK di perusahaan Ndayounie, tapi bukan Sk pengangkatan sbg pegawai tetap tapi SK penugasan aja kali ya...?[/quote]

[color=blue]Awal mulanya mereka adalah pegawai perusahaan murni ... lengkap dengan SK Pengangkatan sebagai Karyawan tetap di Perusahaan ... kemudian (dulu) ada semacam tawaran dari Pemda untuk menjadi PNS ... dan akhirnya pegawai perusahaan terbagi 3 lah status kepegawaiannya ... seperti yang telah gw uraikan di atas ...[/color]
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
Devi Paramastuti



Sejak: 09 Jan 2007
Post: 37

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 9:04 am    Judul: Balas dengan kutipan

Bu Ndayounie, segera kirim surat aja ke Kepala KPP BUMN setempat, mohon penegasan atas pemotongan pph 21 dari Pegawai ybs.
Siapa tahu pph21 nya bisa dihitung gabungan jadi satu dari THP PNS DPK + Gaji Bruto yg diterima sama bendaharawan pemda... Laughing
yang penting kan kita melakukan kewajiban pemotongan (gak ada tunjangan pajak kan...? langsung dipotong dr gaji kary ybs) hanya mekanismenya aja yg keganjal ma peraturan pajak itu sendiri Very Happy

Sekedar intermezo aja....

[quote]Awal mulanya mereka adalah pegawai perusahaan murni ... lengkap dengan SK Pengangkatan sebagai Karyawan tetap di Perusahaan ... kemudian (dulu) ada semacam tawaran dari Pemda untuk menjadi PNS ... dan akhirnya pegawai perusahaan terbagi 3 lah status kepegawaiannya ... seperti yang telah gw uraikan di atas ...
[/quote]

wah enak sekali ya...tapi bikin itung pph 21 nya ribet, untungnya beberapa tahun ke depan karyawan di t4ku harus mono status dipaksain buat milih status kepegawaiannya...fiuh...syukurlah Twisted Evil

[quote]yang kedua, kenapa penghasilan yang dibayarkan bumn itu dikurangi dulu penghasilan dari pemda? saya masih gak ngerti banget nih... kenapa ada penghasilan dikurangi penghasilan, dan selisihnya di bayarkan ke pegawai?[/quote]
aneh juga ya, tp namanya perusahaan mana ada yang mo kehilngan uang banyak ya Pak Saitoni.
Kecuali kalo lihat kasus pegawai BATAN yg banyak pindah ke instansi lain, untuk PNS Dipekerjakan Gajinya tetap dibayarkan oleh BATAN (utuh gak dibayar atas selisihnya aja).
Lihat krishand softwareserpong7.batan.go.id/berita_batan/berita_rincispam23
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
saitoni



Sejak: 29 Jan 2007
Post: 120

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 9:16 am    Judul: Balas dengan kutipan

wah bisa ngelamar jadi OB di batan neh... haha...
setelah jadi ob forum diskusi, sekarang jadi ob di batan...

ibu devi buat surat juga donk, ke direktur jenderal pajak..

trus jawabannya di posting disini, biar kita jadi melek pajak Shocked
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Devi Paramastuti



Sejak: 09 Jan 2007
Post: 37

PostDikirim: Rab Feb 21, 2007 9:37 am    Judul: Balas dengan kutipan

wuah.... Embarassed Pak Saitoni bisa aja, gak kuat nggajinya ntar hehe....
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 21 Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007