Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

pph jasa konstruksi

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Lain-Lain
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
nobita



Sejak: 25 Desc 2008
Post: 3

PostDikirim: Rab Feb 18, 2009 7:35 pm    Judul: pph jasa konstruksi Balas dengan kutipan

mohon bantuannya tentang pajak jasa konstruksi..
untuk pph jasa konstruksi perlakuannya bgmana, apa saja yg perlu diperhatikan,, terimakasih..
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Ganjar B



Sejak: 11 Jun 2008
Post: 44

PostDikirim: Sen Feb 23, 2009 5:20 am    Judul: Balas dengan kutipan

yang saya tau ada 2 pasal yg membahas ttg jasa konstruksi.
[b]1. PPh pasal 4 ayat (2).[/b]
Usaha jasa konstruksi (Kontraktor usaha kecil dan nilai pengadaan tidak lebih dr 1 milyar)
a. Jasa pelaksanaan konstruksi = 2% x Penghasilan bruto
b. Jasa perencanaan & pengawasan konstruksi = 4% x penghasilan bruto
PPh pasal 4 ayat (2 ) ini bersifat [b][i]FINAL[/i][/b] (tidak bisa dikreditkan)

[b]
2. PPh pasal 23.[/b]
a. Jasa pelaksanaan konstruksi = 2% x Jumlah bruto (tdk termasuk PPN)
b. Jasa perencanaan & pengawasan konstruksi = 4% x Jumlah bruto (tdk termasuk PPN)

a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Dipotong PPh Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn, dan tidak final,

b. Pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 25 bila pengguna jasanya selain huruf a dan tidak final,

c. Jumlah bruto adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya

Dalam hal wajib pajak telah memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi nilai pengadaannya lebih dari Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), maka atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum Undangundang PPh .
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
yanto_fl



Sejak: 05 Feb 2009
Post: 30
Lokasi: jakarta

PostDikirim: Rab Mar 25, 2009 10:05 am    Judul: Balas dengan kutipan

Sesuai dengan PP No 51 Tahun 2008,
1. Jasa Pelaksana Konstruksi
a. Penyedia jasa memiliki klasifikasi sebagai pengusaha kecil;
Dikenakan pajak penghasilan final sebesar 2% dr penghasilan
bruto tdk termasuk PPN,
b. Tidak memiliki klasifikasi usaha, final 4%
c. Selain huruf a dan b di atas final 3%
2. Perencanan/pengawas konstruksi, final 4% jika memiliki klasifikasi
usaha;
3. Perencanan/pengawas konstruksi, final 6% jika tidak memiliki
klasifikasi usaha.
>> klasifikasi usaha tsb dilihat dari sertifikat LPJK (Lembaga Pengembang
Jasa Konstruksi) bukan KLU pajak.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
reynold



Sejak: 15 Ags 2008
Post: 28

PostDikirim: Kam Mar 26, 2009 4:11 am    Judul: Balas dengan kutipan

"Dalam hal wajib pajak telah memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi nilai pengadaannya lebih dari Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), maka atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum Undang undang PPh" .

Mohon pencerahan yang dimaksud dengan [u][i][b]nilai pengadaannya lebih dari Rp 1.000.000.000, maka penghasilan yang diterima atau diperolehnya dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum Undang - Undang PPh[/b][/i][/u]....apakah bila nilai pengadaan lebih dari Rp 1.000.000.000 tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2??? bila ya, akan dikenakan PPh pasal 23??? Question Question

Best Regards,


Reynold
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
yanto_fl



Sejak: 05 Feb 2009
Post: 30
Lokasi: jakarta

PostDikirim: Jum Mar 27, 2009 5:22 am    Judul: Balas dengan kutipan

yang mengatur nilai pengadaan di atas 1 M berlaku PPh umum sedangkan di bawah 1 M PPh Final itu diatur dalam PP 140 Tahun 2000.

Sedangkan PP tersebut telah diganti dgn PP 51 Tahun 2008, yang tidak mengenal lagi jumlah pengadaan. Tetapi lebih ke apakah ada sertifikat LPJK atau tidak, jika ada tarif lebih rendah. Nilai pengadaan berapapun dikenakan PPH Final.

Thanks'.....
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Lain-Lain Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007