Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

Aspek Perpajakan Atas Pembayaran Komisi Jasa Perdagangan

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Aspek Perpajakan
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
wina



Sejak: 26 Mei 2005
Post: 19

PostDikirim: Kam Jun 16, 2005 4:32 am    Judul: Aspek Perpajakan Atas Pembayaran Komisi Jasa Perdagangan Balas dengan kutipan

Baru-baru ini sebuah perusahaan yang berlokasi didaerah Jakarta diperiksa oleh petugas pajak dan “dipermasalahkan” karena tidak menyetorkan PPN atas pembayaran komisi penjualan kepada wajib pajak luar negeri.
Atas transaksi tersebut, perusahan dikoreksi dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 14 ayat 4, UU No 9/1994), karena dianggap tidak membuat faktur pajak.
Agar kasus di atas tidak terulang pada perusahaan lain, apa yang harus dilakukan ?
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
wina



Sejak: 26 Mei 2005
Post: 19

PostDikirim: Kam Jun 16, 2005 4:33 am    Judul: Balas dengan kutipan

Agar kasus diatas tidak terulang pada perusahaan lain, di bawah ini kami informasikan peraturan perpajakan yang terkait atas pembayaran komisi jasa perdagangan.

[b]Pajak Pertambahan Nilai[/b]
Berdasarkan SE-08/PJ.52/96 tgl.29/03/96 tentang PPN atas jasa perdagangan, ditegaskan bahwa:
? Jasa perdagangan dapat terutang PPN, apabila:
- Penerima jasa perdagangan (pembeli/penjual) yang melakukan pembayaran komisi berada didalam daerah pabean Indonesia.
- Penerima jasa perdagangan (pembeli/penjual) yang melakukan pembayaran komisi berada diluar daerah pabean Indonesia tetapi mempunyai BUT di Indonesia (BUT adalah suatu badan hukum yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tetapi memiliki perwakilan di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya).
? Jasa perdagangan tidak terutang PPN, apabila penerima jasa perdagangan (pembeli/penjual) yang melakukan pembayaran komisi berada diluar daerah pabean Indonesia dan tidak mempunyai BUT di Indonesia.

[b]Pajak Penghasilan[/b]
Sejak tanggal 01/08/97, pembayaran komisi jasa perdagangan kepada wajib pajak dalam negeri dipotong PPh 23 sebesar 9% dari penghasilan bruto (KEP-128/PJ/97 tgl. 22/07/97).
Sedangkan atas pembayaran komisi jasa perdagangan kepada wajib pajak luar negeri dipotong sesuai dengan Tax Treaty atau dipotong PPh 26 sebesar 20%.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Aspek Perpajakan Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007