Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

Perpanjangan Kode MAP Lama

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
moderator
Site Admin


Sejak: 26 Mei 2005
Post: 165

PostDikirim: Kam Jul 06, 2006 3:00 am    Judul: Perpanjangan Kode MAP Lama Balas dengan kutipan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-102/PJ/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-01/PJ./2006 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN
PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Menimbang : bahwa sehubungan dengan persiapan penggabungan
Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) pada Direktorat
Jenderal Pajak dengan Sistem Penerimaan Negara pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang saat ini dalam tahap uji coba, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Atas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 tentang
Bentuk Surat Setoran Pajak;

Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003
tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara
Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai
Buatan Dalam Negeri;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
13/PMK/.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor
KEP-76/A/2002, dan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-288/PJ./2002
tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pajak Melalui Kantor
Penerima Pembayaran Dan Bank Devisa Persepsi Yang Diolah Dengan Cara
On-line;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-
01/PJ. /2006 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK.

Pasal I

Mengubah ayat (1) dan ayat (3) pada Pasal 8 Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran
Pajak, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
(1) Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang
Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
384/PJ./2003 dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.
(2) Dalam hal Wajib Pajak menggunakan SSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan menggunakan MAP/Kode Jenis Pajak sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, pengisian
MAP/Kode Jenis Pajak dilakukan dengan cara menambahkan 2 digit di
samping kolom MAP/Kode Jenis Pajak yang tersedia, sehingga kolom
MAP/Kode Jenis Pajak dapat diisi menjadi 6 digit.
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengisi Surat Setoran Pajak dengan
menggunakan MAP/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-384/PJ./2003) untuk pembayaran sampai dengan 31
Desember 2006, maka MAP/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran
tersebut diperlakukan sama dengan MAP/ Kode Jenis Pajak dan Kode
Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran
Pajak.
Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2006

DIREKTUR JENDERAL,



DARMIN NASUTION
NIP 130605098
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007