Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

Penilaian kembali aktiva tetap

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Fixed Assets
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
konsultanpajak



Sejak: 13 Jul 2006
Post: 40

PostDikirim: Min Jul 16, 2006 4:53 am    Judul: Penilaian kembali aktiva tetap Balas dengan kutipan

Bagaimana tata cara dan prosedur penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan ?
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
konsultanpajak



Sejak: 13 Jul 2006
Post: 40

PostDikirim: Min Jul 16, 2006 4:57 am    Judul: Balas dengan kutipan

[size=11] KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 519/PJ./2002

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk
Tujuan Perpajakan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali
Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN.


Pasal 1

(1) Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan
wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP
domisili), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali
aktiva tetap dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran I Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini dan dengan melampirkan:
a. Fotokopi surat ijin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang
menerbitkan surat ijin usaha tersebut;
b. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai profesional yang diakui
Pemerintah;
c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana
dimaksud pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah
diaudit akuntan publik;
e. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar.

(2) Permohonan Wajib Pajak yang terlambat diajukan atau tidak dilengkapi dengan lampiran sampai
dengan batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan.


Pasal 2

(1) Apabila permohonan Wajib Pajak menurut hasil penelitian telah memenuhi persyaratan formal dan
material, maka Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal
Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran III Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan
Wajib Pajak.

(2) Apabila permohonan Wajib Pajak menurut hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan formal dan
atau material, maka Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Penolakan Direktur Jenderal
Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan
Wajib Pajak.

(3) Apabila setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor
Wilayah belum menerbitkan Keputusan Persetujuan atau Keputusan Penolakan Direktur Jenderal
Pajak, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah wajib
menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
berakhirnya batas waktu tersebut.

(4) Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
terhitung tanggal akhir batas waktu tersebut.


Pasal 3

(1) Bagi Wajib Pajak yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus
pembayaran Pajak Penghasilan Final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap
perusahaan dengan jumlah tidak lebih dari Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dapat
mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 (dua belas) bulan
kepada Kepala Kantor Wilayah dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran
V Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan
penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

(2) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah wajib
menerbitkan Keputusan Persetujuan (seluruhnya atau sebagian) dengan menggunakan formulir
sebagaimana dimaksud pada lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, bersamaan dengan
penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau
ayat (3).

(3) Dalam hal besarnya Pajak Penghasilan Final yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lebih dari Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) maka Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pembayaran secara angsuran untuk lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima)
tahun kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada
lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
tanggal Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
atau ayat (3).

(4) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Keputusan Persetujuan (seluruhnya atau sebagian) atau Keputusan Penolakan dengan
menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ini, dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib
Pajak.

(5) Apabila setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) belum
diterbitkan Keputusan Persetujuan atau Keputusan Penolakan, maka permohonan Wajib Pajak
dianggap diterima.

(6) Keputusan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diterbitkan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah berakhirnya batas waktu tersebut.

(7) Persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak berlaku sejak
tanggal akhir batas waktu tersebut.


Pasal 4

(1) Pajak Penghasilan Final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan
harus dibayar lunas ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat
15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3), atau paling lambat pada tanggal
jatuh tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keputusan Persetujuan
Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), atau ayat (6).

(2) Atas keterlambatan pembayaran dan atas angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan umum Undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan yang berlaku.


Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak dikenakan sanksi tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 20% (dua puluh persen)
karena melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali
sebelum berakhirnya masa manfaat baru golongan aktiva dimaksud, maka tambahan Pajak Penghasilan Final
tersebut harus dibayar lunas ke Kas Negara paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan
terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.


Pasal 6

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-29/PJ.42/1998 tanggal 17 September 1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Perusahaan, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2002
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO[/size]
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Fixed Assets Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007