Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

PPn Masukan dikreditkan vs PPn Masukan Tidak dikreditkan

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Aspek Perpajakan
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
Devi Paramastuti



Sejak: 09 Jan 2007
Post: 37

PostDikirim: Rab Feb 14, 2007 8:53 am    Judul: PPn Masukan dikreditkan vs PPn Masukan Tidak dikreditkan Balas dengan kutipan

Saya perlu tips untuk memilah PPn Masukan dikreditkan vs PPn Masukan Tidak dikreditkan. Secara teori memang hanya yang berhubungan dengan kegiatan operasional (kegiatan operasional=menurut pandangan kita...kan?) saja yg bisa dikreditkan, selain itu tidak dikreditkan. Namun, kenyataannya semuanya berhubungan melekat dengan kegiatan operasional perusahaan.
Terima kasih sebelumnya.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
saitoni



Sejak: 29 Jan 2007
Post: 120

PostDikirim: Kam Feb 15, 2007 12:46 am    Judul: Balas dengan kutipan

kita lihat dulu pengertian pajak masukan menurut UU PPN Pasal 1

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak [b]karena perolehan Barang
Kena Pajak[/b] dan atau [b]penerimaan Jasa Kena Pajak[/b] dan atau [b]pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud[/b] dari luar Daerah Pabean dan atau [b]pemanfaatan Jasa Kena Pajak[/b] dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.


trus di Pasal 9 ada negative list.
(Cool Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :
a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang
dagangan atau disewakan;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum
Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (5);
g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur
Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

ibu devi bisa kasih contoh gak? pm yang berhubungan dengan kegiatan operasional (menurut pandangan ibu) tapi tidak dikreditkan karena masih menurut pandangan ibu. dari negative list diatas mungkin bisa dapat sedikit pencerahan.

semoga membantu...

CMIIW
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Devi Paramastuti



Sejak: 09 Jan 2007
Post: 37

PostDikirim: Jum Feb 16, 2007 6:02 am    Judul: Balas dengan kutipan

Very Happy Saya setuju dasarnya UU No. 11 tahun 1994.
Untuk contohnya, perusahaan kami bergerak di bidang jasa yaitu Airport Services. Alat produksi (Ground Support Equipmemnt) yang kita sewakan secara rutin kita service oleh unit teknik kami. Kita hanya membeli spare part dari PKP tentunya, kalau begitu bukankah PPn Masukannya tidak bisa dikreditkan? Karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha kami di bidang Airport Services. Tapi, dalam kenyataan spare part tsb sifatnya melekat untuk alat produksi kegiatan usaha kami. Atas dasar pertimbangan tsb, PPn Masukan saya kreditkan. Bagaimana menurut Pak Saitoni?

Satu lagi mungkin Pak Saitoni bisa membantu (borongan nih..) bisa forward peraturan mengenai Barang/jasa yang terutang dan tidak terutang PPn...?
Terima kasih sebelumnya.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
saitoni



Sejak: 29 Jan 2007
Post: 120

PostDikirim: Jum Feb 16, 2007 7:14 am    Judul: Balas dengan kutipan

Pasal 9 ayat (Cool bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:
[b]salah satunya[/b]
perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Penjelasan untuk item ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha;

kalo menurut saya gak masalah sih anda mengkreditkan pajak masukannya, tokh ini mekanisme pkpm biasa kok. dari faktur pajak standar yang anda dapatkan dr pembelian sparepart anda berhak mengkreditkannya (pm). menurut saya itu masih berhubungan langsung dengan kegiatan usaha kok, kan anda dapat penghasilan dari sewa equipment itu.

[quote]bisa forward peraturan mengenai Barang/jasa yang terutang dan tidak terutang PPn...?[/quote]

ini sebenernya jadi masalah saya juga Laughing aturannya musti nyari euy.

untuk jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai bisa mempelajari PP 144 tahun 2000, dan PP No 7 Tahun 2007, Tgl. 08-01-2007Tentang: Perubahan Ketiga Atas Pp Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

semoga bisa membantu

CMIIW
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Devi Paramastuti



Sejak: 09 Jan 2007
Post: 37

PostDikirim: Jum Feb 16, 2007 8:36 am    Judul: Balas dengan kutipan

[quote]
pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha;
[/quote]

Saya setuju dengan KEPMEN Nomor 296/KMK.04/1994 Pasal 1 ayat (2) di atas. Cool

[quote]
ini sebenernya jadi masalah saya juga aturannya musti nyari euy.
[/quote]

Sebenarnya saya punya aturan tsb, tapi saya lg butuh sekarang.... Laughing Karena melihat Pak Saitoni begitu cepat menanggapi unek2 saya, saya pikir Pak Saitoni punya koleksi peraturan yang dimaksud.
Nanti kalau sudah ketemu Insya Allah saya forward deh....Semoga bermanfaat.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kirim email Yahoo ID
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Aspek Perpajakan Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007