Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

Pengkreditan PPh 23

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 23/26
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
Tommy
Tamu





PostDikirim: Kam Okt 20, 2005 11:26 am    Judul: Pengkreditan PPh 23 Balas dengan kutipan

Dh,

Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan sehubungan dengan bukti potong PPh Pasal 23. Apakah perusahaan kami selaku pihak yang dipotong PPh Pasal 23 dan oleh karenanya menerima bukti potong PPh Pasal 23 dari pelanggan kami berkewajiban untuk mengkreditkan PPh Pasal 23 sebagaimana tercantum pada bukti potong? Apakah pengkreditan bukti potong harus disesuaikan dengan tahun fiskal dilaporkannya penghasilan/pendapatan obyek PPh Pasal 23 tersebut pada SPT Tahunan PPh Badan? Demikian pertanyaan saya, terima kasih.
Kembali Ke Atas
Vera
Tamu





PostDikirim: Kam Okt 20, 2005 11:27 am    Judul: Balas dengan kutipan

Wajib pajak dalam negeri yang mengakui adanya utang/melakukan pembayaran tertentu kepada wajib pajak dalam negeri lainnya wajib memotong PPh Pasal 23 atas nilai transaksi bruto (tidak termasuk PPN). Utang/pembayaran tertentu yang dimaksud misalnya adalah sewa (selain sewa tanah/bangunan), bunga, imbalan jasa, royalti dan dividen (khusus dividen yang tidak dikecualikan dari obyek pemotongan PPh Pasal 23).
Bagi pihak yang imbalannya dipotong PPh Pasal 23, sejumlah PPh Pasal 23 sebagaimana dicantumkan pada bukti potong PPh Pasal 23 merupakan jumlah yang dapat dikreditkan (diklaim) terhadap total PPh Badan terhutang sepanjang tahun fiskal tersebut. Dalam hal ini dijelaskan mengenai hak wajib pajak untuk mengkreditkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong sebelumnya.
Sepanjang yang kami ketahui, tidak dijelaskan mengenai apakah pengkreditan tersebut merupakan hak yang wajib dilakukan wajib pajak atau tidak. Dengan demikian mungkin saja wajib pajak memiliki pilihan antara mengkreditkan atau tidak mengkreditkan PPh Pasal 23 yang dipotong sebelumnya. Namun perlu diperhatikan bahwa pada praktiknya pendapat fiskus mengenai hal ini dapat berbeda.
Dalam hal PPh Pasal 23 pada bukti potong tersebut akan dikreditkan, maka saat pengkreditannya adalah pada SPT Tahunan PPh Badan atas tahun buku/fiskal yang meliputi tahun yang tertera pada tertera pada bukti potong. Misalnya untuk tahun buku wajib pajak yang berakhir 31 Desember 2004, maka PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan adalah yang tercantum pada bukti potong dengan tahun penerbitan 2004.
Kami belum pernah mengetahui adanya ketetapan yang mensyaratkan bahwa pengkreditan wajib dilakukan pada tahun fiskal/buku yang sama dengan tahun pelaporan pendapatan yang terkait dengan PPh Pasal 23 tersebut. Pada kenyataannya mungkin saja terjadi beda waktu antara keduanya, misalnya pendapatan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan 2004 namun bukti potong diterbitkan tahun 2005.
Kembali Ke Atas
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 23/26 Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007