Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

Per 70 pengganti Per 178 untuk PPh Pasal 23

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
muhammad.ardi



Sejak: 10 Feb 2007
Post: 9
Lokasi: Jakarta Barat

PostDikirim: Sel Apr 10, 2007 1:36 pm    Judul: Per 70 pengganti Per 178 untuk PPh Pasal 23 Balas dengan kutipan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-70 /PJ/2007
TENTANG
JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan untuk lebih menyederhanakan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harts serta jenis jasa lain, perlu menetapkan jenis jasa yang termasuk dalam pengertian jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harts dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor _29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dad Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 253; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEL'ERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.
Pasal 1
(1) Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harts serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan Iuar negeri Iainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima bolas person) dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar.
(2) Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa-jasa sebagaimana lercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
Pasal 2
Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku tidak dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
Pasal 3
Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harts adalah sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4
13esarnya Perkiraan Penghasilan Neto alas imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 5
(1) Perkiraan Penghasilan Neto adalah sebesar persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran I atau lampiran II kolom (3) dikalikan dengan nilai sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau nilai imbalan jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
(2) Khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering, Perkiraan Penghasilan Neto adalah sebesar persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran II kolom (3) dikalikan dengan jumlah nilai imbalan jasa dan nilai pengadaan material/barang, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pasal 6
Pada scat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 alas Persewaan Alat Angkutan Darat;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perusahaan Periklanan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak serta Surat Penegasan, yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Direktur Jenderai Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderai Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2007


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PEk-70/PJ./2007 TANGGAL : 9 itpril 2007
PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
ATAS SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
NO. JENIS PENGHASILAN PERKIRAAN
PENGHASILAN
NETO
(I) (2) (3)
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu
tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun
tidak tertulis. 10%
dari jumlah bruto
tidak termasuk
PPN
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu
tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun
tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah
dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 30%
dari jumlah bruto
tidak termasuk
PPN



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : pER-'/0/pJ./2007
TANGGAL :9 April 2007
PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
ATAS IMBALAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,
JASA KONSULTANSI DAN JASA LAIN
NO. JENIS JASA PERKIRAAN
PENGHASILAN NETO
(1) (2) (3)
1. Jasa teknik,
2. Jasa manajemen,
3. Jasa konsultansi kecuali konsultansi konstruksi. 30%
dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk PPN
II. 1. Jasa pengawasan konstruksi,
2. Jasa perencanaan konstruksi. 26 2/3 %
dari jumlah
imbalan yang dibayarkan
seluruhnya termasuk
pemberian jasa
dan pengadaan
material/barang
tidak termasuk PPN
III. Jasa Lain :
1. Jasa penilai,
2. Jasa aktuaris,
3. Jasa akuntansi,
4. Jasa perancang,
5. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan
minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh
bentuk usaha tetap, 30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN

lanai gnnli I`r t- 118 OAOA01 2

6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, 30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang
penambangan selain migas, 30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar
udara, 30% dari jumiah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
9. Jasa penebangan hutan, 30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
10. Jasa pengolahan limbah, 30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
11. Jasa penyedia tenaga kerja, 30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
12. Jasa perantara, 30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga,
kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI, 30% dari jumiah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
14. Jasa kustodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang
dilakukan oleh KSEI, 30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
15. Jasa pengisian suara, 30% dari jumiah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN
16. Jasa mixing film, 30% dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk
PPN

I(Imp g,vdi I'nr IA040Nl 3

17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk 30% dari jumlah
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan. imbalan jasa
tidak termasuk
PPN

18. Jasa instalasi/ pemasangan:
• Jasa instalasi/ pemasangan mesin, Iistrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel;
• Jasa instalasi/ pemasangan peralatan;
kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;
19. Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan:
• Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin, Iistrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel;
• Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan;
• Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan;
• Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan; kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi;

20. Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk:
• Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan;
• Jasa instalasi/pemasangan peralatan, mesin/ Iistrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel;
sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

13113%
dari jumlah
imbalan yang dibayarkan
seluruhnya termasuk
pemberian jasa
dan pengadaan
material/barang
tidak termasuk PPN


21.
22.
23.
24. Jasa maklon,
Jasa penyelidikan dan keamanan,
Jasa penyelenggara kegiatan l event organizer, Jasa pengepakan, 20 %
dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk PPN


25. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi. 10%
dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk PPN


26. Jasa pembasmian hama,
27. Jasa kebersihan / cleaning service. 10%
dari jumlah
imbalan jasa
tidak termasuk PPN

I(nnP ( Intl I'fN 131 04(11111 4


28 Jasa catering 10%
dari jumlah imbalan yang
dibayarkan seluruhnya
termasuk pemberian jasa
dan pengadaan
material/barang tidak
termasuk PPN



LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : pTR-70/p.T,/2007
TANGGAL : 9 April 2007
YANG DIMAKSUD DENGAN SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA, JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA
PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MICAS, JASA PENAMBANGAN DAN JASA
PENUNJANG DI UIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIDAS, JASA PENUNJANG DI BIDANG
PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA, JASA MAKLON,
SERTA JASA PENYELENGGARA KEGIATAN
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah:
a. sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
b. sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
c. sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri pada satu atau Iebih pihak lain yang dituangkan secara tertulis maupun lisan.
2. Jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:
a. pelaksanaan suatu proyek;
b. pembuatan suatu jenis produk;
c. jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.
3. Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara Iangsung dalam pelaksanaan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen ("management fee").
4. Jasa penunjang di bidang penambangan migas adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
a. jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur;
b. jasa penyemenan pcrbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
• penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
• penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
• perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
• penutupan sumur;

c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal Cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
h. jasa reparasi pompa reda (reda repair);
i, jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
j. jasa penggantian peralatan/material;
k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
I. jasa mud engineering;
m. jasa well logging & perforating;
n. jasa stimulasi dan secondary decovery;
o. jasa well testing & wire line service;
p. jasa alai kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.
5. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:

a. jasa pengeboran;
b. jasa penebasan;
c. jasa pengupasan dan pengeboran;
d. jasa penambangan;
e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
f. jasa pengolahan bahan galian;
g. jasa reklamasi tambang;

Ii. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah;
jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

6. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa:
bidang aeronautika, termasuk:
• jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan sehubungan dengan pendaratan pesawat udara; • jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge);
• jasa pelayanan penerbangan;
• jasa ground handling, yaitu pengurusan seiuruh atau sebagian
pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
• jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
b. bidang non-aeronautika, termasuk:
• jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat;
• jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
7. Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
8. Jasa penyelenggara kegiatan (event organizer) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
proses
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007