Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

Tanya fasilitas kendaraan

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 21
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
Januar
Tamu





PostDikirim: Jum Okt 21, 2005 4:26 am    Judul: Tanya fasilitas kendaraan Balas dengan kutipan

Untuk seorang direktur, apabila diberikan fasilitas kendaraan (Honda Stream)
apakah boleh biaya penyusutan menjadi beban kantor ?

karena ada yg bilang yg boleh menjadi beban kantor hanya kendaraan niaga, seperti kijang, panther. Fasilitas tsb menjadi pph 21

mohon petunjuknya
Kembali Ke Atas
Hans
Tamu





PostDikirim: Jum Okt 21, 2005 6:59 am    Judul: Balas dengan kutipan

Setahu saya sih sekarang sudah bisa dibebankan biaya penyusutannya sebesar 50%. Silakan dibaca peraturan di bawah ini.


Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan
Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ./2002, Tgl. 18-04-2002


DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian
Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan;

Menimbang :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3985);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang
Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk
Keperluan Penyusutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002;

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA
PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

(1) Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan
untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya
perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian
melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.

(2) Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan
dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat
dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya
berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 2

(1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang
sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat
dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran
II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
138/KMK.03/2002.

(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang
dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan
seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis
yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau
pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap
kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000
Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 138/KMK.03/2002.

(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau
pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

Apabila atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat dibebani biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma
penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak
Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.

Pasal 5

Atas biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
Pasal 2 dan Pasal 3, tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 April 2002

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
Kembali Ke Atas
Franky
Tamu





PostDikirim: Jum Okt 21, 2005 7:27 am    Judul: Balas dengan kutipan

Silakan baca penjelasan di bawah ini :


Surat Dirjen Pajak Nomor : S-154/PJ.42/2003 , tanggal 3/20/2003
PENJELASAN KEP-220/PJ/2002 UNTUK KENDARAAN MINIBUS YANG DIBAWA PULANG KARYAWAN

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanpa tanggal perihal Keputusan Direktur Jenderal Pajak
No. KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara menanyakan 2 (dua) hal, yaitu:

a. Apakah ketentuan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002
tanggal 18 April 2002 juga berlaku untuk kendaraan Kijang, Panther dan kendaraan lain
sejenisnya yang digunakan karyawan untuk pulang pergi ke kantor serta untuk dinas
lainnya setiap hari?;

b. Apakah biaya sewa dan perbaikan kendaraan bus, minibus, sedan dan kendaraan lain yang
disewa oleh perusahaan dapat dibiayakan.

2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002
tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan
Perusahaan, antara lain diatur sebagai berikut:

a. Pasal 2, atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus,
minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput
para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan
aktiva tetap kelompok II (Lampiran II butir 1 huruf b), dan atas biaya pemeliharaan atau
perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya rutin
perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

b. Pasal 3, atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau
yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena
jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar
melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II (Lampiran II butir 1 huruf b), dan atas biaya
pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya
rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau
perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

3. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan,
antara lain ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan sedan atau yang sejenis, termasuk
juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan hanya untuk seorang pegawai tertentu karena
jabatan atau pekerjaannya, dan penggunaannya full-time baik untuk kepentingan perusahaan
maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan.

4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diberikan penegasan bahwa:

a. Kendaraan minibus, Kijang, Panther dan kendaraan lain sejenisnya yang dimiliki atau
disewa oleh perusahaan, apabila hanya dipergunakan oleh pegawai tertentu karena
jabatan atau pekerjaannya secara penguasaan penuh (full time) baik untuk kepentingan
pekerjaan/perusahaan maupun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
pribadi/keluarganya, atas biaya penyusutan ataupun biaya sewa tahunannya hanya dapat
dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen). Ketentuan Pasal 2
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak
Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan hanya
berlaku untuk kendaraan yang dipergunakan oleh perusahaan untuk antar jemput para
pegawai saja tanpa memberikan penguasaan penuh atas kendaraan tersebut kepada
pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya;

b. Biaya perbaikan kendaraan dapat dibedakan antara biaya perbaikan rutin dan biaya
perbaikan besar. Pembebanan biaya perbaikan rutin dapat dibebankan sekaligus,
sedangkan pembebanan biaya perbaikan besar melalui penyusutan. Namun
pembebanan kedua jenis biaya tersebut tergantung pula pada, apakah kendaraan
hanya dipergunakan untuk antar-jemput para pegawai saja (pembebanan seluruhnya)
ataukah dipergunakan oleh pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya secara
penguasaan penuh (pembebanan hanya sebesar 50%).

Demikian harap maklum.

DIREKTUR,
ttd
SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN
Kembali Ke Atas
Januar
Tamu





PostDikirim: Sen Okt 24, 2005 8:23 am    Judul: Balas dengan kutipan

Terima kasih atas jawabannya...

Mengenai 50% tersebut, apabila kendaraan dibeli oleh kantor, misal 200juta
bagaimana jurnal 50% sisanya? lalu apakah penyusutan hanya boleh dari 100 juta, dan sisa 100 juta kemana?

apakah sisa 100 juta tsb

1. menjadi biaya (100 juta langsung) kemudian dikoreksi positif fiskal

atau

2. koreksi fiskal untuk penyusutan dari 200 juta (8 tahun = 12.5 juta)

mudah2an bapak/ibu mengerti pertanyaan saya

Terima kasih
Kembali Ke Atas
wina



Sejak: 26 Mei 2005
Post: 19

PostDikirim: Sel Okt 25, 2005 9:44 am    Judul: Balas dengan kutipan

Menurut saya, pengakuan nilai perolehannya tetap 100%.
Biaya penyusutan secara komersial diakui 100%, tetapi secara fiskal akan dibuat koreksi fiskal sehingga biaya penyusutan yang diakui cuma 50%.
Mohon dikoreksi jika salah.
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
zohoki



Sejak: 18 Sep 2013
Post: 4

PostDikirim: Jum Jul 18, 2014 10:22 pm    Judul: Balas dengan kutipan

[quote="Franky"]Silakan baca penjelasan di bawah ini :


Surat Dirjen Pajak Nomor : S-154/PJ.42/2003 , tanggal 3/20/2003
PENJELASAN KEP-220/PJ/2002 UNTUK KENDARAAN MINIBUS YANG DIBAWA PULANG KARYAWAN

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanpa tanggal perihal Keputusan Direktur Jenderal Pajak
No. KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara menanyakan 2 (dua) hal, yaitu:

a. Apakah ketentuan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002
tanggal 18 April 2002 juga berlaku untuk kendaraan Kijang, Panther dan kendaraan lain
sejenisnya yang digunakan karyawan untuk pulang pergi ke kantor serta untuk dinas
lainnya setiap hari?;

b. Apakah biaya sewa dan perbaikan kendaraan bus, minibus, sedan dan kendaraan lain yang
disewa oleh perusahaan dapat dibiayakan.

2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002
tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan
Perusahaan, antara lain diatur sebagai berikut:

a. Pasal 2, atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus,
minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput
para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan
aktiva tetap kelompok II (Lampiran II butir 1 huruf b), dan atas biaya pemeliharaan atau
perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya rutin
perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

b. Pasal 3, atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau
yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena
jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar
melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II (Lampiran II butir 1 huruf b), dan atas biaya
pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya
rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau
perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

3. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan,
antara lain ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan sedan atau yang sejenis, termasuk
juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan hanya untuk seorang pegawai tertentu karena
jabatan atau pekerjaannya, dan penggunaannya full-time baik untuk kepentingan perusahaan
maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan.

4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diberikan penegasan bahwa:

a. Kendaraan minibus, Kijang, Panther dan kendaraan lain sejenisnya yang dimiliki atau
disewa oleh perusahaan, apabila hanya dipergunakan oleh pegawai tertentu karena
jabatan atau pekerjaannya secara penguasaan penuh (full time) baik untuk kepentingan
pekerjaan/perusahaan maupun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
pribadi/keluarganya, atas biaya penyusutan ataupun biaya sewa tahunannya hanya dapat
dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen). Ketentuan Pasal 2
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak
Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan hanya
berlaku untuk kendaraan yang dipergunakan oleh perusahaan untuk antar jemput para
pegawai saja tanpa memberikan penguasaan penuh atas kendaraan tersebut kepada
pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya;

b. Biaya perbaikan kendaraan dapat dibedakan antara biaya perbaikan rutin dan biaya
perbaikan besar. Pembebanan biaya perbaikan rutin dapat dibebankan sekaligus,
sedangkan pembebanan biaya perbaikan besar melalui penyusutan. Namun
pembebanan kedua jenis biaya tersebut tergantung pula pada, apakah kendaraan
hanya dipergunakan untuk antar-jemput para pegawai saja (pembebanan seluruhnya)
ataukah dipergunakan oleh pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya secara
penguasaan penuh (pembebanan hanya sebesar 50%).

Demikian harap maklum.

DIREKTUR,
ttd
SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN[/quote]


setuju ma si om
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi Kunjungi situs pengirim
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> PPh 21 Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007