Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

PER-01 /PJ. /2006 tentang Bentuk SSP

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
moderator
Site Admin


Sejak: 26 Mei 2005
Post: 165

PostDikirim: Kam Jan 19, 2006 9:51 am    Judul: PER-01 /PJ. /2006 tentang Bentuk SSP Balas dengan kutipan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42 Telepon : 5251609 -
5250208
Jakarta 12190 5262880
Tromol Pos 124 Jakarta 10002 Faksimili : 5262918

Sifat : Segera 06 Januari 2006
Lampiran : Satu set

Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan
Potensi Pajak;
seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : SE-01/PJ.24/2006

TENTANG
PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 01/PJ. /2005
TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK


Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak,
bersama ini disampaikan fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pajak
dimaksud. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
1. Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang
Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
384/PJ./2003 dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2006.
2. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan SSP sebagaimana dimaksud
dalam butir (1) dengan menggunakan MAP/Kode Jenis Pajak sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak, pengisian MAP/Kode
Jenis Pajak dilakukan dengan cara menambahkan 2 digit di samping
kolom MAP/Kode Jenis Pajak yang tersedia, sehingga kolom MAP/Kode
Jenis Pajak dapat diisi menjadi 6 digit.
3. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan MAP/Kode Jenis Pajak dan
Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran
Pajak) untuk pembayaran sampai dengan 30 Juni 2006, maka MAP/Kode
Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran tersebut diperlakukan sama dengan
MAP/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006
tentang Bentuk Surat Setoran Pajak.
4. Selama belum dilakukan penyesuaian aplikasi SIP, maka dalam
melakukan perekaman SSP, SSP yang telah menggunakan MAP/Kode Jenis
Pajak baru direkam dengan menggunakan MAP/Kode Jenis Pajak lama.
Apabila telah dilakukan penyesuaian aplikasi SIP, maka SSP yang
menggunakan MAP/Kode Jenis Pajak lama maupun yang menggunakan
MAP/Kode Jenis Pajak baru direkam dengan menggunakan MAP/Kode Jenis
Pajak baru.
5. Berikut disampaikan tabel penyandingan MAP lama dan MAP baru
untuk keperluan perekaman SSP:
No. MAP Lama MAP Baru Uraian
1 0111 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21
2 0112 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22
3 0113 411123 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor
4 0113 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23
5 0115 411125 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang
Pribadi
6 0116 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan
7 0117 411127 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26
8 0118 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final dan Fiskal Luar
Negeri
9 0119 411129 Untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya
10 0121 411111 Untuk Jenis Pajak PPh Minyak Bumi
11 0122 411112 Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam
12 0128 411113 Untuk Jenis Pajak PPh Lainnya dari Minyak
Bumi
13 0129 411119 Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya
14 0131 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri
15 0132 411212 Untuk Jenis Pajak PPN Impor
16 0133 411221 Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri
17 0134 411222 Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor
18 0139 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya
19 0139 411229 Untuk Jenis Pajak PPnBM Lainnya
20 0171 411611 Untuk Bea Meterai
21 0175 411612 Untuk Penjualan Benda Meterai
22 0172 411619 Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya
23 0173 411621 Untuk Bunga Penagihan PPh
24 0174 411622 Untuk Bunga Penagihan PPN
25 0174 411623 Untuk Bunga Penagihan PPnBM
26 0174 411624 Untuk Bunga Penagihan PTLL

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.


Direktur Jenderal,




Hadi Poernomo
NIP 060027375


Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
5. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 01 /PJ. /2006
TENTANG
BENTUK SURAT SETORAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Mata
Anggaran Penerimaan (MAP) yang menjadi dasar pengisian kode Jenis
Pajak dalam Surat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan APBN, perlu
menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk
Surat Setoran Pajak;

Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003
tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara
Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai
Buatan Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
13/PMK/.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
7.. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor
KEP-76/A/2002, dan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-288/PJ./2002
tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pajak Melalui Kantor
Penerima Pembayaran Dan Bank Devisa Persepsi Yang Diolah Dengan Cara
On-line;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK
SURAT SETORAN PAJAK.
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

(1) Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau bank
badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau
tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai
penerima pembayaran atau setoran pajak.
(2) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.
(3) SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti
pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan
dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4) SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor
Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat
lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini, dan mempunyai fungsi yang sama dengan
SSP Standar dalam administrasi perpajakan.
(5) SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka
Impor) adalah SSP yang digunakan oleh Importir atau Wajib Bayar
dalam rangka impor.
(6) SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN
Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri) adalah SSP yang digunakan oleh
Pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau
buatan dalam negeri.



Pasal 2

(1) Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri SSP Standar sepanjang
bentuk, ukuran dan isinya sesuai dengan lampiran I Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Satu SSP Standar maupun SSP Khusus hanya dapat digunakan
untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau
satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/STP, dengan menggunakan satu
MAP/Kode Jenis Pajak dan satu Kode Jenis Setoran.

Pasal 3

(1) SSP Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis
pajak yang dibayar melalui Kantor Penerima Pembayaran yang belum
terhubung secara on line tapi masih berhak menerima pembayaran
pajak, dan untuk penyetoran/pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan
atau PPN Bendaharawan.

(2) SSP Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang peruntukannya sebagai berikut:

Lembar ke-1 : Untuk Arsip Wajib Pajak;
Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
Lembar ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP;
Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran;
Lembar ke-5 : Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain
sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

(3) SSP Standar diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP
sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini.

Pasal 4

(1) SSP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4)
dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja
sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat
Jenderal Pajak.
(2) SSP Khusus dicetak:
a. pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak
sebanyak 2 (dua) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan
lembar ke-3 SSP Standar;
b. terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama
dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai
lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).
(3) SSP Khusus dapat diperbanyak yang berfungsi sama dengan
lembar ke-5 SSP Standar sebagai pengganti bukti potong/bukti pungut,
dengan diberi cap dan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang oleh
Kantor Penerima Pembayaran.
(4) SSP Khusus paling sedikit memuat keterangan-keterangan
sebagai berikut:
a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b. Nama Wajib Pajak;
c. Identitas Kantor Penerima Pembayaran;
d. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) / Kode Jenis Pajak dan Kode
Jenis Setoran;
e. Masa Pajak dan atau Tahun Pajak;
f. Nomor Ketetapan (untuk pembayaran: STP, SKPKB, atau SKPKBT);
g. Jumlah dan Tanggal Pembayaran; dan
h. Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor
Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP).

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (4) huruf a, SSP Khusus digunakan untuk pembayaran:
a. Pajak Penghasilan (PPh) atas pembayaran Fiskal Luar Negeri
(MAP/Kode Jenis Pajak 411128, Kode Jenis Setoran 100) yang dibayar
pada counter-counter di bandar udara dan pelabuhan laut;
b. Pajak Penghasilan Pasal 26 Subjek Pajak Luar Negeri
(MAP/Kode Jenis Pajak 411127, semua Kode Jenis Setoran) baik untuk
perorangan maupun badan;
c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas pengalihan
aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan (MAP/Kode Jenis
Pajak 411221, Kode Jenis Setoran 104);
d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean (MAP/Kode Jenis Pajak 411221, Kode Jenis Setoran 101
atau 102);
e. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan PPN Impor atas
barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan
kiriman pos sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai (MAP/Kode Jenis Pajak 411123);
f. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut
(MAP/Kode Jenis Pajak 411122, Kode Jenis Setoran 900);
g. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang dipungut
oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (MAP/Kode Jenis Pajak 411221,
Kode Jenis Setoran 900);
h. Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh
orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP (MAP/Kode Jenis Pajak
411128, Kode Jenis Setoran 402) sepanjang telah mendapat Surat
Keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP;
i. Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) atas
persewaan tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi
yang tidak mempunyai NPWP (MAP/Kode Jenis Pajak 411128, Kode Jenis
Setoran 403) sepanjang telah mendapat Surat Keterangan dari Kepala
Kantor Pelayanan Pajak setempat yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP;
j. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri
yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP
(MAP/Kode Jenis Pajak 411211, Kode Jenis Setoran 103).
(6) Kantor Penerima Pembayaran diperkenankan melayani pembayaran
atau penyetoran pajak dengan menggunakan SSP Khusus setelah
mendapatkan persetujuan khusus dari Direktur Jenderal Pajak.

(7) Kantor Penerima Pembayaran yang telah terhubung secara on
line dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3)
dengan Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat melayani pembayaran
atau penyetoran pajak dengan menggunakan SSP Khusus.

Pasal 5

(1) SSPCP digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara
dalam rangka impor.
(2) SSPCP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam
rangka 8 (delapan) yang peruntukannya sebagai berikut:
Lembar ke-1a : untuk KPBC melalui Penyetor/
Wajib Pajak;
Lembar ke-1b : untuk Penyetor/Wajib Pajak;
Lembar ke-2a : untuk KPBC melalui KPPN;
Lembar ke-2b dan ke-2c : untuk KPP melalui KPPN;
Lembar ke-3a dan ke-3b : untuk KPP melalui Penyetor/WP atau KPBC;
Lembar ke-4 : untuk Bank Devisa Persepsi, Bank
Persepsi
atau PT Pos Indonesia.
(3) SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN
adalah SSPCP lembar ke-3a.
(4) Apabila dalam SSPCP tersebut terdapat pembayaran Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) impor, maka SSPCP yang
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah adalah foto kopi SSPCP lembar ke-3a.
(5) SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPh
adalah SSPCP lembar ke-3b.
(6) SSPCP yang diterima KPP dari KPPN, digunakan untuk
administrasi penerimaan Pajak Penghasilan adalah SSPCP lembar ke-2b.
(7) SSPCP yang diterima KPP dari KPPN, digunakan untuk
administrasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah SSPCP
lembar ke-2c.
(Cool Apabila dalam SSPCP tersebut terdapat pembayaran Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) impor, maka untuk administrasi
penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah digunakan foto kopi
SSPCP lembar ke-2c.

Pasal 6

(1) SSCP digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara
dari cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan
dalam negeri.
(2) SSCP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam
rangkap 6 (enam) yang peruntukannya sebagai berikut:

Lembar ke-1a : untuk KPBC melalui Penyetor/ Wajib
Pajak;
Lembar ke-1b : untuk Penyetor/Wajib Pajak;
Lembar ke-2a : untuk KPBC melalui KPPN;
Lembar ke-2b : untuk KPP melalui KPPN;
Lembar ke-3 : untuk KPP melalui Penyetor/ Wajib Pajak;
Lembar ke-4 : untuk Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia.

Pasal 7

(1) Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak atas impor
selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat
ketetapan pajak maka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut
dilakukan dengan menggunakan SSPCP.
(2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak untuk cukai
atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri
selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat
ketetapan pajak maka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut
dilakukan dengan menggunakan SSCP.


Pasal 8

(1) Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang
Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
384/PJ./2003 dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2006.
(2) Dalam hal Wajib Pajak menggunakan SSP sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dengan menggunakan MAP/Kode Jenis Pajak sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, pengisian
MAP/Kode Jenis Pajak dilakukan dengan cara menambahkan 2 digit di
samping kolom MAP/Kode Jenis Pajak yang tersedia, sehingga kolom
MAP/Kode Jenis Pajak dapat diisi menjadi 6 digit.
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengisi Surat Setoran Pajak dengan
menggunakan MAP/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-384/PJ./2003) untuk pembayaran sampai dengan 30 Juni
2006, maka MAP/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran tersebut
diperlakukan sama dengan MAP/ Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis
Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku,
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ. /2001 tentang
Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
384/PJ./2003 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2006

DIREKTUR JENDERAL,



HADI POERNOMO
NIP 060027375
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007