Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia

 
 FAQFAQ   PencarianPencarian   AnggotaAnggota   GroupGroup   PendaftaranPendaftaran 
 ProfilProfil   Login ke Pesan Pribadi AndaLogin ke Pesan Pribadi Anda   LoginLogin 

Software Payroll Indonesia

PMK 121/PMK.06/2005

 
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru
Topik sebelumnya :: Topik selanjutnya  
Pengirim Message
moderator
Site Admin


Sejak: 26 Mei 2005
Post: 165

PostDikirim: Jum Feb 24, 2006 2:36 am    Judul: PMK 121/PMK.06/2005 Balas dengan kutipan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 121/PMK.06/2005

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KEPADA WAJIB PAJAK



MENTERI KEUANGAN,





Menimbang:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan perlakuan yang adil atas hak Wajib Pajak, atas kelebi­han pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diberikan imbalan bunga kepada Wajib Pajak;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dipandang perlu mengatur tatacara pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara tertib, transparan, dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Wajib Pajak;





Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 Nomor 49, TLN RI Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 Nomor 126, TILN RI Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN RI Tahun 1985 Nomor 68, TILN RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (LN RI Tahun 1994 Nomor 62, TLN RI Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 51, TLN RI Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LN RI Tahun 2002 Nomor 27, TLN RI Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Nomor 5 tahun 2004, TLN RI Nomor 4355);

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LN RI Tahun 2002 Nomor 73, TLN RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 92, TLN RI Nomor 4418);

8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;



M E M U T U S K A N :



Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA WAJIB PAJAK.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangu­nan, yang selanjutnya disebut SKPIB PBB, adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak.

2. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut SPMIB PBB, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPBB/KPP Pratama) untuk membayar imbalan bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak.



BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Pasal 2

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:

a. keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SKKP PBB) sesuai ketentuan berlaku;

b. keterlambatan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPMKP PBB) sesuai ketentuan berlaku;

c. kelebihan pembayaran PBB karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau

d. kelebihan pembayaran sanksi administrasi karena pengurangan atau penghapusan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.



Pasal 3

(1) Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima sampai dengan saat diterbitkannya SKKP PBB, dengan dasar perhitungan imbalan bunga­nya adalah jumlah kelebihan pembayaran PBB yang tercantum dalam SKKP PBB.

(2) Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga mulai dari berakhirnya jangka Waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKKP PBB sampai dengan diterbitkannya SPMKP PBB, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran PBB.

(3) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran PBB sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran PBB sebagian atau seluruhnya sebagaimana hasil Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

(4) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sanksi administrasi sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran sanksi administrasi sebagaimana hasil Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

(5) Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan, dan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.



Pasal 4

(1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperhitungkan dengan utang pajak.

(2) Dalam hal dapat diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)/Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan ini.



Pasal 5

(1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan kepada Wajib Pajak oleh Kepala KPPBB/KPP Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan SKPIB PBB.

(2) Bentuk SKPIB PBB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuan­gan ini.

(3) SKPIB PBB sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:

a. Lembar ke-1 untuk Wabb Pajak yang bersangkutan;

b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam wilayah kerja KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan SKPIB PBB; dan

c. Lembar ke-3 untuk KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan SKPIB PBB.



Pasal 6

(1) Atas dasar SKPIB PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala KPPBB/KPP Pratama atas nama Menteri Keuangan mener­bitkan SPMIB PBB.

(2) Bentuk SPMIB PBB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3) SPMIB PBB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:

a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN dalam wilayah kerja KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan SPMIB;

b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan

c. Lembar ke-4 untuk KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan SPMIB PBB.

(4) SPMIB PBB dan SKPIB PBB disampaikan secara langsung ke KPPN oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPPBB/KPP Pratama atau melalui pos tercatat.



Pasal 7

Imbalan bunga dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak yang berhak menerima imbalan bunga.



Pasal 8

SKPIB PBB dan SPMIB PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang berhubungan dengan:

a. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penerbitan SKKP PBB terlampaui;

b. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SPMKP PBB;

c. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Keberatan diterbitkan atau Putusan Banding di terima terlampaui;

d. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan terlampaui.



Pasal 9

Kepala KPPBB/KPP Pratama menyampaikan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPIB PBB dan SPMIB PBB kepada KPPN.



Pasal 10

(1) Berdasarkan SPMIB PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(2) KPPN harus menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMIB PBB diterima dan mengembalikan lembar ke-2 SPMIB PBB yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D diser­tai SP2D lembar ke-2 kepada penerbit SPMIB PBB.

(3) SP2D imbalan bunga dibebankan pada Bank Operasional I (BO I) Non Gaji.



Pasal 11

Atas pengeluaran imbalan bunga PBB, diterbitkan DIPA atau dokumen yang dipersamakan pada akhir tahun anggaran.



Pasal 12

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan keterlamba­tan dalam menerbitkan SPMIB PBB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 atau pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melakukan keterlambatan dalam menerbitkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Terhadap SPMIB PBB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan lembar ke-1 dan lembar ke-2 telah disampaikan ke Bank Operasional III (BO III) namun belum dicairkan, agar ditarik dari BO III oleh KPPN untuk selanjutrya diterbitkan SP2D.

(2) Terhadap SPMIB PBB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, namun lembar ke-1 dan lembar ke­-2 belum disampaikan ke BO III, agar segera disampaikan oleh KPPBB/ KPP Pratama ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.

(3) Formulir-formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian imbalan bunga Pajak Bumi dan Bangunan tetap dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, tetapi peruntukannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksa­naan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pajak, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.



Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, peraturan pelaksanaan yang menyangkut pemberian imbalan bunga yang telah ada sepanjang tidak bententangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dan Peraturan Menteri Keuangan ini.



Pasal 16

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

JUSUF ANWAR
Kembali Ke Atas
Lihat profil user Kirim pesan pribadi
Tampilan pesan sebelumnya:   
Kirim topik baru   Kirim balasan    Indeks Forum Forum Diskusi Accounting & Pajak Indonesia -> Peraturan Baru Zona waktu menurut GMT
Halaman 1 dari 1

 
Navigasi:  
Anda tidak dapat mengirim topik
Anda tidak dapat menjawab topik
Anda tidak dapat mengubah pesan Anda
Anda tidak dapat menghapus pesan Anda
Anda tidak dapat mengikuti polling


Powered by www.pajak.net © 2005-2007